JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pemilu presiden satu putaran yang digulirkan kubu SBY-Boediono terus memunculkan kontroversi. Alasan penghematan biaya dinilai tidak masuk akal. Secara matematika politik, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berpendapat, pemilu satu putaran tidak memiliki argumentasi rasional.
"Sangat tidak masuk akal kalau kawan-kawan Cikeas (kediaman SBY) membesarkan wacana pemilu satu putaran. Satu putaran mungkin di Cikeas, di luar Cikeas mungkin tidak. Saya khawatir, pemilu satu putaran hanya akan dijadikan justifikasi kecurangan yang terjadi. Argumentasi rasional untuk satu putaran tidak cukup," kata Boni, dalam jumpa pers hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), di Jakarta, Senin (22/6).
Pengajar Ilmu Politik UI itu memaparkan, dengan kisaran golput 35 persen, maka ketiga pasangan merebut total 65 persen dari sekitar 172 juta pemilih. "Kalau asumsinya ketiga capres memiliki elektabilitas yang setara, maka masing-masing mendapatkan 21,7 persen pada putaran pertama. Itu baru asumsi standar," kata Boni.
Dengan hitung-hitungan perolehan pada pemilu legislatif, ditambah dengan tingkat elektabilitas masing-masing figur, pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto diprediksi memperoleh suara sekitar 27 persen. "Kedua pasangan ini kalau ditotal sudah 54 persen. Maka tersisa harapan SBY-Boediono, dan itu pun masih harus dikurangi sekian persen dari total prediksi golput 35 persen. Dari hitungan sederhana ini saja, pilpres satu putaran suatu kemustahilan," ujar Boni.
