JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga calon presiden, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla satu suara mengenai penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM. Ketiganya sepakat untuk memilih rekonsiliasi sebagai solusi dan menutup lembaran masa lalu. Hal itu diutarakan pada Debat Capres yang berlangsung Kamis malam tadi.
Menurut Ahli Filsafat Politik UI, Rocky Gerung, jawaban ketiganya seolah mencari 'jalan aman'. Rocky memafhumi jawaban yang terlontar karena dua cawapres, Prabowo dan Wiranto selama ini selalu dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM. Demikian juga dengan capres Susilo Bambang Yudhoyono.
"Soal HAM semua menghindar, hanya menyatakan akan melakukan rekonsiliasi, mari menutup masa lalu. Itu pasti berhubungan dengan status politis dua cawapres dan SBY sendiri," kata Rocky, saat berbicara pada diskusi mingguan 'Setelah Debat Capres Pertama', di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (19/6).
Rocky juga melihat ada aura semangat korps yang terlihat jelas. Sikap serta komitmen para capres, dinilainya meninggalkan kekecewaan bagi para keluarga korban. "Mereka yang menuntut keadilan, pasti akan kecewa. Ini hal yang menyesakkan bagi keluarga korban," ujarnya.
Sikap tentang RUU Tipikor Mengambang
Tak hanya soal penyelesaian kasus HAM, pernyataan ketiga capres mengenai komitmen penyelesaian RUU Tipikor juga dinilai mengambang. SBY dan JK menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), sedangkan Mega menekankan pada peran legislatif.
"Padahal, kan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, SBY dan JK bisa saja mengatakan dengan tegas mereka akan perintahkan fraksinya untuk menyelesaikan RUU itu. Kenapa tidak dilakukan? Toh mereka masih menjabat," ujar anggota DPD, I Wayan Sudirta, pada kesempatan yang sama.
