Jumat, 24 Oktober 2014

News / Nasional

Inilah Solusi Para Capres soal Alutsista

Kamis, 18 Juni 2009 | 20:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia perlu membangun kekuatan militer yang tangguh. Selama ini upaya itu terhalang oleh minimnya anggaran militer yang minim karena lemahnya ekonomi Indonesia. Salah satu siasat untuk membangun kekuatan militer Indonesia adalah mengupayakan memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui produk-produk dalam negeri.

"Atas izin Presiden saya pernah memerintahkan PT Pindad untuk memproduksi 150 panser dan jalan semuanya," ujar calon presiden Jusuf Kalla dalam acara Debat Presiden di studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6) malam. Dalam acara yang disiarkan langsung itu, ketiga kandidat presiden yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla ditanya oleh moderator Anis Baswedan bagaimana strategi mereka membangun kekuatan TNI. Pertanyaan ini diajukan terkait sejumlah kecelakaan yang dialami pesawat TNI belakangan ini.

JK menyampaikan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan revitalisasi semua alutsista yang dimiliki TNI. Semua alutsista yang secara teknis tidak bisa digunakan harus di-grounded. Sementara, semua kebutuhan alutsista yang bisa dipenuhi secara mandiri oleh produksi dalam negeri harus diupayakan secara maksimal.

Sementara itu, menjawab pertanyaan yang sama, Yudhoyono mengungkapkan, anggaran militer Indonesia jauh dari ideal. Menurut dia, idealnya dibutuhkan anggaran dana sekitar Rp 120 triliun atau 12 persen dari APBN Indonesia yang besarnya Rp 1.000 triliun. Dari kebutuhan itu, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp 35 triliun, jumlah yang jauh dari ideal.

Menurut Yudhoyono, pemenuhan anggaran itu harus dipenuhi secara bertahap. Di pihak lain, TNI sendiri seyogianya menetapkan prioritas dalam penggunaan anggaran yang terbatas itu.

Sementara itu, Megawati mengatakan, pemerintah harus berbicara kepada DPR untuk meningkatkan anggaran. Sebab, dalam pandangan Mega, persoalan alutsista bukan semata-mata soal alat, tetapi soal kedaulatan bangsa yang harus dipertahankan.


Editor :