Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Nama Pejabat BUMN Klarifikasi ke Bawaslu

Kompas.com - 17/06/2009, 16:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sederet nama pejabat BUMN dijadwalkan melakukan klarifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Klarifikasi ini dilakukan terkait adanya keikutsertaan dalam tim kampanye nasional kandidat pasangan calon.

"Hari ini dijadwalkan ada 12 pejabat BUMN yang akan diklarifikasi dan tim kampanye SBY dan tim kampanye JK," kata Anggota Bawaslu Wirdianingsih, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/6).

Sederet nama tersebut di antaranya Ketua Dewan Pengawas Peruri Achdari, Komisaris Pertamina Umar Said, Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng, Komisaris Independen Indosat Soeprapto, Komisaris PTPN XI Fadhil Hasan, Komisaris Jamsostek Rekson Silaban, Komisaris Hutama Karya Max Tamaela, Komisaris Kimia Farma Effendi Rangkuti, Komisaris Wijaya Karya Dadi Prajipto, Komisaris Pertamina Sumarsono, Komisaris Kereta Api Indonesia Yahya Oembara, dan Ketua Pengawas Bulog Sulatin Umar.

"Hingga kini ada yang belum konfirmasi," kata Wirdianingsih. Dirinya lantas merinci, Achdari dijadwalkan datang pukul 13. 00 tadi, namun hanya diwakili kuasa hukumnya karena sedang berada di luar kota. Adapun Umar Said datang sendiri sekitar pukul 13.00.

Rekson Silaban dijadwalkan hadir pukul 15.30, Max Tamaela pukul 16.45, Effendi Rangkuti akah datang sekitar pukul 16.45. Tanri Abeng akan hadir selepas shalat maghrib nanti, Yahya Oembara pukul 19.30, dan Sulatin Umar akan datang pukul 19.30.

Selain itu, tim kampanye SBY-Boediono juga telah melakukan konfirmasi akan hadir sekitar pukul 20.30 malam ini. Sedangkan tim kampanye JK-Wiranto belum melakukan konfirmasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com