PADANG, KOMPAS.com — Cerita di balik layar soal proses perdamaian di Aceh yang diceritakan Jusuf Kalla ternyata menimbulkan polemik. Setelah kubu SBY menanggapi pernyataan tersebut, kubu JK tak mau selesai begitu saja.

Ali Mochtar Ngabalin, Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto, menilai apa yang dilakukan JK bukan sebagai tindakan tak etis. Pasalnya, sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla punya tanggung jawab mengupas sejarah keberhasilan perjanjian Helsinki sehingga tercapai damai di Aceh.

"Kalau langkah-langkah yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla sekarang dikemukakan, dan diceritakan kepada teman-teman Aceh, apa yang salah dari materi itu. Tidak ada, itu semua fakta dan saatnya harus dibicarakan," kata Ali Mochtar Ngabalin saat berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, Minggu (14/6).

Menurut Ngabalin, pernyataan Kalla diperlukan secara terbuka supaya masyarakat Aceh mengetahui. "Jangan sampai di kemudian hari, masyarakat dan keluarga NAD tidak mengerti perdamaian," ujarnya.

Ngabalin menambahkan, perjuangan mencapai perdamaian bukan suatu rekayasa kecil. Perdamaian ini sebuah konsep negara besar yang bisa memberikan ketentraman bagi kehidupan bangsa dan negara.

"Biar masyarakat tahu siapa yang bekerja, siapa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara, siapa yang bisa mempersembahkan seluruh tenaga dan pikiran, bahkan anggaran dan duit pribadinya untuk menyelesaikan konflik ini," jelasnya.

Ngabalin menjelaskan, memo Kalla diberikan agar memuluskan perjanjian Helsinki yang sempat mandeg karena disebut-sebut berbenturan dengan UUD 1945, NKRI, dan Pancasila. "Bagi kita, UUD 1945, NKRI, dan Pancasila harga mati," terangnya.

Saat kampanye dialogis di Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu, Kalla membeberkan, dirinya berhasil mendamaikan Aceh berkat adanya memo persetujuan partai lokal. Partai lokal sempat menjadi batu sandungan perjanjian Helsinki saat dilaksanakan di Finlandia.