JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiga pasang capres-cawapres masih sibuk merumuskan ekonomi kerakyatan. Mereka lupa akan persoalan demokrasi dan menjadikannya sebagai instrumen. Dengan demikian, demokrasi kita mengalami tiga defisit.
Demikian diungkapkan Nur Imam Subono, pengamat politik dari FISIP Universitas Indonesia, dalam Evaluasi Penampilan Perdana Tiga Pasang Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (25/5).
"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Tapi itu hanya secara prosedural," kata Nur.
Ha tersebut, lanjutnya, dikarenakan ketiga pasang capres-cawapres masih memandang demokrasi sebagai instrumen yang ujungnya pada kesejahteraan rakyat. "Oleh karenanya ada tiga defisit dalam demokrasi kita," ungkap Nur.
Ketiga defisit itu adalah kurangnya keterwakilan masyarakat dalam berpolitik. "Secara substansial belum sampai pada soal distribusi kekuasaan," kata Nur.
Kedua, proses politik hanya terwakili oleh orang-orang yang dipilih ke parlemen. "Ini belum cukup, sehingga akses langsung ke DPR, gubernur, bupati, atau camat masih diperjuangkan," katanya.
Ketiga, demokrasi memerlukan kebebasan, tetapi soal keadilan dan kesejahteraan harus diperhatikan. "Ini yang belum ada," tutur Nur.
