JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Indonesia tidak mempraktikkan 100 persen neoliberal, gejala neoliberal memang terjadi, di mana kepemilikan asing semakin banyak. Akan tetapi, di saat yang sama masih ada BUMN yang memberikan pelayanan bagi rakyat.
"Neoliberal memang menjadi terdakwa, tetapi saya yakin ketiga kandidat kalau berkuasa, akan merindukan itu. Neolib sekarang seperti menjadi terdakwa atas kegagalan pembangunan ekonomi kita," kata dosen FISIP Universitas Pelita Harapan, Audy WMR Wuisang, di Jakarta, Senin (25/5).
Menurut Audy, problem ekonomi kerakyatan adalah diwujudkannya kesejahteraan rakyat, apa pun sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah. "Kalau melihat apa yang ditawarkan tiga kandidat presiden, semua menawarkan ekonomi kerakyatan, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Meskipun, kenyataan nantinya masih perlu kita saksikan bersama," ujarnya.
