JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam usaha meningkatkan perekonomian nasional jangan pernah menciptakan hantu-hantu ekonomi. Hantu itu adalah sistem ekonomi neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. "Sebenarnya kedua hal ini tidak bisa dipertentangkan," kata Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dalam Diskusi Jurnalis "Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014", Jakarta, Jumat (22/5).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa neoliberalisme yang kerap dituduhkan melekat pada sosok Boediono adalah ideologi tentang ekonomi pro pasar dan swasta serta tidak ada dominasi negara. Menurutnya, saat ini tidak ada neoliberalisme murni yang diterapkan di negara mana pun di dunia ini. "Yang mendekati saja hanya satu, yaitu Hongkong," ungkap Faisal.
Dengan demikian, tambahnya, bukan Amerika Serikat yang menerapkan neoliberalisme. "Padahal, Amerika adalah negara yang sangat mengintervensi dalam perekonomiannya," jelasnya.
Sementara ekonomi kerakyatan, ungkap Faisal, adalah suatu prioritas kebijakan, apakah suatu negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh atau tidak. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan ini bisa diterapkan di sistem ekonomi pro pasar maupun sosialis. "Maka bisa dipakai di Kuba juga bisa di Norwegia yang pro pasar," kata Faisal.
