JAKARTA, KOMPAS.com — Perekonomian nasional masih belum terintegrasi. Indonesia memerlukan sistem perekonomian yang berwawasan maritim. "Untuk itu yang mesti dibangun adalah pelabuhan bukan bandara-bandara seperti yang dilakukan pemerintah 5 tahun terakhir," kata Faisal Basri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dalam Diskusi Jurnalis "Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014", Jakarta, Jumat (22/5).
Lebih lanjut, ia mengatakan, perekonomian yang terintegrasi itu sulit karena wilayah negara Indonesia sangat luas dan memiliki banyak pulau. Indikasi dari hal tersebut sebagaimana dikatakan Faisal adalah tetap terjadinya disparitas pembanguan antardaerah. "Ternyata dengan otonomi daerah tidak membuat pembangunan merata. Jawa malah semakin maju," ungkap Faisal.
Lalu ia melanjutkan, indikasi kedua yaitu adanya disparitas harga. Hal itu tampak dari mahalnya harga barang dan jasa di Papua dan Minahasa dibandingkan dengan harga di Jakarta, padahal di kedua tempat tersebut daya belinya kurang. Terhadap masalah itu, Faisal menekankan perlunya untuk ke depan pembangunan pelabuhan untuk menyatukan pulau-pulau. "Kalau yang dibangun bandara hanya sedikit yang memanfaatkannya," kata Faisal.
