JAKARTA, KOMPAS.com — Kecaman atas kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif terus berlanjut. Seusai bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli mengatakan bahwa kekisruhan DPT menjadi tanggung jawab Presiden SBY sebagai pemerintah, dan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary sebagai penyelenggara pemilu.
"Kami (saya) pribadi meminta pertanggungjawaban Presiden SBY dan Ketua KPU. Jangan semua masalah dianggap bercanda saja. Cara-cara yang tidak demokratis ini dibenahi. Jadi, SBY dan Ketua KPU harus bertanggung jawab," kata Rizal, pada jumpa pers di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (13/4).
Pemerintah, menurutnya, harus menjelaskan di mana pangkal persoalannya secara teknis atau memang merupakan upaya sistematis. "Kalau hanya soal teknis, rakyat Indonesia pasti memaafkan. Tapi, kalau kesengajaan karena cuek, atau kesengajaan akibat desain atau sistemik, kita tidak bisa memaafkan," ujar Rizal.
Ia juga mengatakan, pemerintah ataupun KPU bisa menyederhanakan pendataan pemilih dengan cara menggunakan jalan pintas. "Ada jalan pintas. Tidak perlu memakai daftar pemilih sederhana (DPS). Pakai KTP saja, tapi pakai tinta yang bagus, jangan kaya kemarin, kualitasnya tidak bagus," ujarnya.
