JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) terus bergulir. Besarnya protes masyarakat yang memiliki hak pilih, tetapi tak dapat memilih karena tak tercantum di DPT, terus mengalir. Begitu pula dengan sejumlah partai politik yang suaranya jatuh dalam tabulasi suara Pemilu 2009.
DPT seolah-olah menjadi alasan yang pantas untuk dijadikan kambing hitam pada kekalahannya. Perkaranya perlu dijelaskan oleh dua pihak yang berkompeten soal DPT, yaitu pemerintah yang menyediakan data kependudukan dan KPU yang memutakhirkannya menjadi DPT.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat meminta Polri untuk mengusut tuntas sumber kekisruhan DPT. Polri harus memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran pemilu terkait DPT dan membawa kasus ini ke ranah hukum.
"Kalau ada pengawasan ketat dari KPU tentunya (kisruh DPT) tidak akan terjadi. Tapi polisi harus segera mengusut tuntas, start manipulasinya dari data kependudukan atau pemutakhiran data itu," ujar Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat Taufik Basari dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/4).
Taufik berharap, polisi tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika kisruh Pilkada Jawa Timur yang diungkap anggota Polri, tetapi justru ditutup-tutupi oleh Polri sendiri. Menurut Taufik, kisruh DPT bukan lagi mengarah pada kesalahan administratif pendataan, melainkan telah mengarah pada upaya pelanggaran yang sistematis.
Kecurigaan mengarah kepada oknum tertentu yang cerdas memainkan tiga unsur Pemilu 2009 dalam kisruh DPT. Unsur pertama adalah pihak yang menguasai sistem teknologi informasi pendataan penduduk dan pemutakhiran DPT.
Unsur kedua adalah pihak yang berkompeten memadukan teknologi dan data yang melibatkan institusi. Sementara itu, unsur ketiga adalah pihak di arus bawah yang mencari nama-nama siapa saja yang dapat digunakan untuk manipulasi. "Ketiganya bekerja sama untuk memanipulasi DPT," tandas Taufik.
