JAKARTA, KOMPAS.com — Sepanjang sejarah, Partai Golkar tak pernah tercatat sebagai oposisi. Partai berlambang pohon beringin itu selalu berada pada lingkaran kekuasaan.
Penurunan suara yang cukup signifikan pada Pemilu 2009 menimbulkan pertanyaan, akankah Golkar masih percaya diri maju sendiri? Pecah kongsi SBY-JK sempat mengemuka beberapa bulan lalu.
Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Golkar sesekali perlu belajar menjadi partai oposisi, jika memang mengalami kekalahan saat berpisah dari Demokrat. Sebab, pengalaman berkoalisi dengan partai pengusung SBY pada 2004-2009 menunjukkan, tak ada manfaat yang diraih Golkar dari koalisi itu.
"Golkar perlu belajar menjadi oposisi. Sejak 2004 berada di pemerintahan kan kenyataannya tidak membawa manfaat (bagi Golkar)," kata Qodari pada sebuah diskusi, Sabtu (11/4), di Jakarta.
Seluruh kredit keberhasilan pemerintah, atribusi, dan apresiasi positif publik dilayangkan kepada Presiden SBY, dan tak tepercik ke Wapres JK, yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
"Contohnya, upaya damai di Aceh merupakan inisiatif Golkar dan kerja keras JK. Tapi yang mendapatkan untung justru Demokrat. Bergabung dengan SBY lima tahun saja, Golkar sudah turun lebih dari lima persen. Kalau gabung lagi, mau turun berapa?" kata dia.
Menanggapi pernyataan Qodari, Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Ch Azwar mengatakan, Golkar bisa saja menjadi oposisi. Namun, setelah benar-benar kalah. "Bisa saja jadi oposisi, tapi nanti setelah kita kalah. Saya kira, tak ada satu partai pun yang bercita-cita menjadi oposisi. Yang jelas, Golkar tak ingin membuat situasi politik semakin panas," kata Rully, pada kesempatan yang sama.
Keputusan Golkar mengenai langkah politiknya pascapemilu legislatif akan dilakukan pada pekan ketiga April ini. Beranikah Golkar keluar dari lingkaran kekuasaan?
