YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais menilai pemilu tahun 2009 akan lebih buruk dari Pemilu 2004 dan 1999. Hal ini di antaranya disebabkan sangat maraknya praktik politik uang dalam pemilu kali ini yang dilakukan banyak calon anggota legislatif dari berbagai parpol.
Dalam acara Refleksi Jelang Pemilu 9 April di kantor Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), Yogyakarta, Selasa (7/4) di Yogyakarta, Amien mengatakan, praktik politik uang terjadi sangat kuat karena masyarakat juga telah tergoda oleh iming-iming uang dan materi lainnya yang diberikan caleg maupun parpol.
Menurut Amien, praktik politik uang hampir terjadi merata di berbagai daerah. "Jadi caleg yang punya uang atau dana kuat punya kemungkinan menang lebih tinggi daripada caleg yang tidak punya dana kuat," ungkapnya.
Meski demikian, Amien berpendapat, penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan sistem suara terbanyak, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, tetap lebih baik dibandingkan sistem nomor urut. Menurut Amien, sistem suara terbanyak ini lebih demokratis dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Akan tetapi, menurut Amien, secara umum, Pemilu 2009 berjalan tanpa arah. Penggantian sistem coblos menjadi contreng adalah langkah berisiko tinggi karena memiliki potensi tinggi terjadinya kesalahan teknis saat memberikan suara. Selain itu, persoalan dugaan penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) yang belum beres menambah keruwetan pelaksanaan Pemilu 2009.
"Kondisi itu bisa memunculkan persoalan legitimasi hasil pemilu. Demokrasi kita telah mencapai titik nadir," katanya.
Amien mengingatkan, seluruh parpol agar mengecek software penghitungan hasil pemilu di komputer milik Komisi Pemilihan Umum. Amien menduga software KPU telah dirancang khusus merekayasa hasil penghitungan suara untuk memenangkan partai politik tertentu.
Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid menilai, Pemilu 2009 mengalami degradasi dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Ini terlihat dari munculnya persoalan DPT sampai hari-hari terakhir menjelang pencentangan, logistik yang lambat terkirim, dan banyaknya kartu suara yang cacat.
"Jadwal pemilu yang sempat dimundurkan maupun jadwal kampanye yang juga berubah menimbulkan kecurigaan adanya intervensi kekuasaan terhadap KPU," katanya.
