JAKARTA, KOMPAS.com — Para pendahulu sudah secara arif menetapkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara demokratis dengan ciri sistem pemerintahannya adalah gotong royong dan kekeluargaan. Namun, sayang prinsip demokratis tersebut belum sepenuhnya dilakukan.
Mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, di Jakarta, Kamis (19/3), menjelaskan, dari awal dua presiden terdahulu sudah menyalahi prinsip demokrasi. "Saat Bung Karno menyetujui diangkat menjadi presiden seumur hidup itu sudah salah, begitupun waktu Pak Harto berkuasa selama 32 tahun," sebut Kiki.
Bahkan setelah reformasi, demokrasi juga belum dapat ditegakkan sepenuhnya. Kiki menjelaskan setelah reformasi justru masuk neoliberalisme dalam sistem demokrasi, yang berbasis individualisme.
Kiki juga menjelaskan sistem pemilihan langsung yang ada saat ini belum terlalu cocok dengan budaya bangsa. "Cara one man one vote, masih merugikan rakyat. Rakyat kecil hanya menjadi alat dari elite politik, mereka enggak bisa mengaktualisasikan diri dalam politik, karena mereka masih tertinggal," ujar Kiki.
Prinsip keterwakilan masyarakat juga masih belum sepenuhnya terpenuhi. "Suku-suku terdalam belum ada wakil di parlemen. Padahal di Kanada, Suku Mowhak saja ada pewakilan," terang Kiki. (C5-09)
