JAKARTA, KOMPAS.com — Memasuki masa kampanye, partai-partai dan dan capres banyak berbicara tentang program-program kerakyatan yang mereka punyai, seperti penurunan harga sembako, pendidikan murah, akan menciptakan lapangan kerja, adalah janji-janji yang sering terlontar. Namun, sepertinya belum terlihat partai politik yang menjanjikan akan menyelesaikan kasus lumpur lapindo.
Taufik Basari, Ketua pengurus LBH Masyarakat di Jakarta, Rabu (18/3), mengatakan hal tersebut. "Janji-janji dari parpol tentang kepentingan masyarakat adalah hal fiktif, tanpa menempatkan penyelesaian lumpur Lapindo sebagai prioritas," katanya.
Menurut Taufik, komitmen parpol atau caleg untuk menyelesaikan kasus Lapindo dapat dijadikan suatu indikator parpol tersebut layak dipilih. "Bagi mereka yang ingin menggunakan hak pilihnya, lihat partai atau caleg mana yang mempunyai komitmen menyelesaikan kasus lumpur Lapindo, itu baru layak dipilih," kata Taufik.
Selain itu, lanjut Taufik, kasus lumpur Lapindo yang telah terkatung-katung selama dua tahun ini, bukan hanya masalah bagi Jawa Timur, tetapi juga masalah nasional. "Berlarut-larutnya penyelesaian lumpur Lapindo membuktikan ketidakmampuan pemerintah, pemerintah tidak berdaya," katanya.
Taufik juga menambahkan pemerintah sekarang masih disetir oleh pemodal. Oleh karena itu, pemerintah mendatang harus berbeda dengan yang ada saat ini agar ada jaminan kasus seperti Lapindo tidak terjadi di tempat lain. "Mana ada jaminan, kasus ini tidak akan terulang di tempat lain, tidak akan nyaman semua masyarakat kalau pemerintah masih seperti ini terus," ujarnya.
Taufik juga menambahkan, selagi masih ada sedikit waktu, sebaiknya para caleg dan parpol memasukkan kasus Lapindo ini dalam program mereka sebagai bukti kepedulian kepada masyarakat yang sesungguhnya. (C5-09)
