Akses Informasi untuk Tunanetra Masih Terbatas

SEMARANG, RABU — Penyandang tunanetra mengeluhkan keterbatasan akses informasi dan pengetahuan bagi mereka. Selain langka, media informasi yang bisa mereka peroleh harganya masih relatif tinggi.

"Selain berupa audio seperti radio dan televisi, penyandang tunanetra hanya bisa mendapatkan informasi dari buku braile dan komputer bicara. Namun, buku braile masih sulit diperoleh sedangkan peranti lunak untuk komputer bicara harganya bisa Rp 5 juta," ujar Koordinator Komunitas Sahabat Mata Come Unity Semarang Basuki, seusai Seminar Alquran Braile, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/3). Komunitas Sahabat Mata Come Unity merupakan lembaga solidaritas bagi penyandang tunanetra.

Basuki menuturkan, tingginya harga media informasi yang bisa diakses penyandang tunanetra membuat mereka mengurungkan niat untuk membeli. Sebagai gambaran, harga Al Quran biasa hanya berkisar Rp 100.000, jauh lebih murah dibandingkan Al Quran Braile seharga Rp 1,6 juta, sedangkan harga buku braile bisa 3-5 kali lipat dari harga buku biasa.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Jawa Tengah Endi Risyanto mengharapkan adanya kesetaraan bagi penyandang tunanetra dalam mendapatkan akses informasi. Keterbatasan informasi dapat menghambat para penyandang tunanetra untuk mengembangkan potensi dirinya.

"Untuk mendapatkan Al Quran saja harus memesan terlebih dahulu jauh-jauh hari. Kalau ingin baca buku hanya mengandalkan dari sumbangan, karena tidak bisa memperolehnya di toko-toko buku," ucap Endi.

Budayawan sekaligus Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang Abu Suud mengatakan, keterbatasan akses informasi merupakan bentuk diskriminasi bagi para penyandang tunanetra dalam memenuhi haknya.

Abu menuturkan, perlu ada bentuk kepedulian dari pemerintah kepada para penyandang tunanetra dengan mendorong adanya investasi terhadap bacaan-bacaan berhuruf braile.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Ahmadi mengatakan, Pemerintah Kota Semarang seharusnya mampu memberikan perlindungan bagi para penyandang cacat dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. "Agar tidak ada perbedaan antara yang berkebutuhan khusus dan tidak," ujarnya.

Ahmadi mengatakan, minimnya anggaran untuk pemberdayaan penyandang cacat menunjukkan ketidakpedulian pemkot terhadap warganya yang memiliki kebutuhan khusus.