JAKARTA, SENIN — Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2009, pemerintah mengatakan telah mempersiapkan strategi-strategi terkait pengamanan situasi dalam negeri. Prioritasnya saat ini adalah persiapan prapemilu yang berfokus pada upaya pencegahan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS mengatakan telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada sejumlah aparatnya untuk mengamankan pemilu.
"Ditempuh melalui berbagai langkah, seperti TNI-Polri latihan bersama, menggelar kekuatan pengamanan, berkoordinasi melalui MoU dengan Polri, TNI dan Bawaslu serta Kejagung lewat Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)," ujar Widodo dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Mendagri, Menko Polhukam, Menhan, BIN, dan TNI di Gedung DPR RI, Senin (2/3).
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan rencana polisi pengamanan dan operasi keliling melalui para personelnya yang terdiri dari 371.614 polisi, 24.260 anggota TNI, serta 1.223.000 Linmas, berikut pula Hansip dan anggota Satpol PP.
Pemerintah juga telah memetakan seluruh tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan kategori rawan dan tidak rawan. Dari total 611.636 TPS, sebanyak 529.430 dikategorikan aman, 61.705 TPS dikategorikan rawan 1, sedangkan 20.501 TPS dikategorikan rawan 2.
"Saat menyongsong pemilu, suhu politik meningkat. Itu wajar. Ada isu-isu yang diangkat menyebabkan meningkatnya suhu politik," katanya.
Namun, lanjut Widodo, potensi yang dapat menimbulkan konflik coba dihindari. Seperti gesekan antarparpol atau intern partai, terkotak-terkotaknya masyarakat dalam kelompok wilayah, isu pemekaran, partisipasi rakyat, dan isu krisis global.
