JAKARTA, KAMIS — Sepanjang tahun 2009, Kementerian Perumahan Rakyat berencana membangun 120 tower rusunami di Jabodetabek, Bandung Raya, Gerbang Kertosusilo, Makassar, dan Batam.
Namun, proyek ini, yang merupakan bagian dari pembangunan 1.000 tower rusunami, masih terkendala beberapa hal, seperti terbatasnya lahan, tentangan pemda, dan tingginya biaya pembangunan.
Namun, Asisten Deputi Urusan Pengadaan Rumah Susun Menpera Pangihutan Marpaung, Kamis (19/2), pada seminar pasar perumahan di Jakarta, mengatakan, pihaknya telah memiliki sejumlah strategi untuk mengatasi hal tersebut.
"Terkait keterbatasan lahan, saat ini kami telah bekerja sama dengan sejumlah instansi negara, untuk menggunakan lahan mereka yang tidak digunakan. Instansi yang telah bersedia, misalnya, Departemen Sosial, dan beberapa BUMN," ujar Pangihutan.
Sebelumnya, pembangunan rusunami juga mendapat tentangan dari sejumlah pemda. Di Bogor, misalnya, pemda menentang pembangunan Rusunami karena dikhawatirkan akan menjadi kawasan kumuh vertikal. Hal ini berimbas pada penerbitan IMB dari pemda terhadap pembangunan rusunami di daerahnya.
"Maka itu, kami mendorong percepatan penerbitan ataupun revisi peraturan daerah mengenai rumah susun di berbagai kota. Kami juga mendorong perda tersebut agar mencantumkan kemudahan perizinan bagi rusunami," ujarnya.
Biaya pembangunan rusunami juga masih tinggi, kendati harga bahan bakar minyak telah turun sebanyak tiga kali. Akibatnya, ada beberapa pengembang yang enggan membangun rusunami. Maka dari itu, Menpera kini sedang mengajukan keringanan PPN Jasa Konstruksi, serta penerapan keringanan retribusi IMB rusunami secara nasional.
Baru-baru ini, Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ari juga meminta Gubernur Bank Indonesia Boediono untuk menurunkan bobot risiko portopolio KPR bersubsidi dari 40 persen menjadi 20 persen sehingga bank lebih bergairah menerbitkan KPR bersubsidi.
