Empat Anggota DPR Dapat Bagian dari Bulyan Royan

JAKARTA, RABU — Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat uang bagian dari Bulyan Royan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Departemen Perhubungan. Salah satu anggota Dewan yang menerima menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI.

"Ahmad Muqowam dapat 35.000 dollar Amerika, Gunawan 40.000 dollar Amerika, Darus Agab 40.000 dollar Amerika, Endang Karma 40.000," ungkap anggota DPR, Bulyan Royan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut dia, Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowam tidak meminta kepadanya. Dia pun, lanjut Bulyan, tidak mengetahui uang tersebut terkait dengan proyek pengadaan kapal patroli. Namun, pada sidang sebelumnya, Ahmad mengaku tidak menerima uang dari Bulyan.

"Tiga orang lainnya meminta uang. Dia dapat kabar berita. Setiap saya menerima uang, mereka tahu. Mereka juga banyak jaringan. Saya juga heran. Itulah kawan, kalau kita susah mereka tidak tahu. Kalau kita menerima uang, mereka tahu," jelasnya.

Bulyan mengaku menerima uang dengan total Rp 1,85 miliar dari rekanan sebelum proyek pengadaan kapal yang diusulkannya disetujui Dewan. Uang tersebut dibagi-bagi kepada sejumlah anggota DPR.

Bulyan ditangkap KPK di Plaza Senayan saat mengambil uang sejumlah 66.000 dollar AS dan 5.500 euro. KPK menduga uang tersebut berasal dari Dedy Suwarsono selaku salah satu pemenang tender.

Kasus ini bermula ketika Departemen Perhubungan akan membuat proyek pengadaan 20 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan. Di persidangan terungkap, Bulyan meminta agar para pengusaha menyetorkan delapan persen dari nilai proyek senilai Rp 300 miliar.

Proyek kemudian dibagi menjadi beberapa paket. Setiap paketnya, Bulyan juga meminta Rp 250 juta kepada pengusaha. Hal tersebut disampaikan Bulyan dalam pertemuan di Hotel Crown. Pertemuan tersebut dihadiri beberapa rekan dan pengusaha, yaitu Chandra (PT Sarana Fiberindo Marina), Kresna Santosa (PT Pruskoneo Kadarusman), dan Dwi Aningsih (PT Fibrite Fibreglass).

Pejabat Departemen Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional Parlindungan Malau dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Djoni Algamar pun ikut dalam pertemuan itu.