Kinerja Polisi di Medan Pantas Dipertanyakan

MEDAN, SELASA — Dua anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan. Insiden pengeroyokan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat oleh massa pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung wakil rakyat hingga tewas dianggap "kebobolan" dalam mengamankan aksi.

"Polda Sumut kebobolan sehingga aksi unjuk rasa itu bisa merenggut nyawa Ketua DPRD Sumut," kata anggota DPRD Sumut dari PKS, Sigit Pramono Asri di Medan, Selasa (3/2). Sebelum peristiwa tersebut, 1.000-an massa yang berunjuk rasa di DPRD Sumut dapat memasuki ruang sidang utama sambil membawa sebuah peti mati untuk menemui wakil rakyat yang sedang melakukan rapat paripurna.

Ketua DPRD Sumut, Aziz Angkat, yang menskors rapat dibawa ke ruangan Fraksi Partai Golkar dan dicaci-maki, ditarik-tarik, dan bahkan harus menerima perlakuan tidak pantas dari sejumlah pengunjuk rasa. Diduga tidak kuat menahan serangan, Aziz Angkat terkapar dan kemudian dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Menurut Sigit, Polri selama ini selalu menyatakan diri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, tetapi tidak mampu melindungi Ketua DPRD Sumut. Padahal, Ketua DPRD Sumut merupakan simbol dari perwakilan rakyat yang harus dilindungi, dilayani, dan diberikan pengamanan yang baik.

Pihak kepolisian seharusnya dapat belajar dari aksi pendukung Protap beberapa waktu lalu yang juga anarkis dan sempat menyandera Ketua DPRD Sumut yang kala itu dijabat Abdul Wahab Dalimunthe.

Selain itu, pihak kepolisian juga sudah mengetahui akan adanya unjuk rasa itu, apalagi sudah diberitakan oleh salah satu surat kabar terbitan Medan. Namun, pihak kepolisian tetap tidak memberikan pengamanan yang maksimal.

"Karena itu, Kapolri harus mengevaluasi kinerja Polda Sumut dan Poltabes Medan," katanya.

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan anggota DPRD Sumut dari PPP Ahmad Hosen Hutagalung yang menyatakan kurangnya pengamanan dalam unjuk rasa itu. Hutagalung mempertanyakan alasan pihak kepolisian memperbolehkan pengunjuk rasa dalam jumlah besar ke ruang rapat yang sedang menyelenggarakan sidang paripurna sambil membawa sebuah peti mati.