Laporan wartawan Kompas Yulvianus Harjono
BANDUNG, KAMIS — Penyelenggara pendidikan, khususnya di Kota Bandung, tidak ikut mendapatkan bantuan biaya operasional dari pemerintah. Padahal, di lain pihak, sekolah, baik negeri maupun swasta tingkat SD-SMP sudah bebas biaya. Ketentuan ini dikeluhkan banyak yayasan selaku pengelola sekolah swasta.
"Kalau tidak ada dana, bagaimana bisa yayasan beroperasi? Padahal, di yayasan itu kan juga ada staf administrasi dan kepegawaian juga. Bagaimana menggajinya?" tutur Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Jawa Barat Achlan Husein, Kamis (29/1). Yayasan selama ini memperoleh dana dari sisa biaya operasional yang dipungut ke masyarakat.
Padahal, menurut pengurus Yayasan Muhammadiyah ini, keberadaan pendidikan itu berdasarkan sejarah tidak terlepas dari yayasan. "Sebelum muncul sekolah negeri, yang berbentuk swasta lebih dulu ada. Misal, Muhammadiyah, Yayasan Taman Siswa, serta Budi Utomo. Kalau pun bermasalah dengan transparansinya, itu kan bisa bersama-sama dibenahi," ungkapnya.
Ia pun menjelaskan, pada dasarnya tidak semua yayasan mampu. Sekolah swasta yang dikelolanya pun sangatlah bervariasi. "Bahkan kontra, ada yang elite, ada yang alit," ucapnya.
Khusus sekolah alit atau marjinal, ucapnya, keberadaan BOS sangat membantu. Sebaliknya bagi sekolah-sekolah yang elite. Jika BOS tidak mencukupi, sementara sekolah dilarang meminta dana ke masyarakat, ini bakal jadi persoalan besar.
Untuk itu, Achlan berharap tetap dimungkinkan adanya mekanisme sumbangan dari masyarakat. "Itu sebetulnya dimungkinkan di aturan. Asalkan dilakukan transparan betul," ucapnya.
Ketua BMPS Kota Bandung Moch Said Sediohadi mengatakan, yayasan harus mulai merubah paradigma dalam penyelenggaraan sekolah. Intinya transparan. Jika memang tidak diperbolehkan memungut dana dari masyarakat, yayasan harus bersiap diri mencari dana dari sponsor atau pihak ketiga lainnya.
