Proyek di Jakarta Harus Padat Karya

JAKARTA, SABTU — Semua kepala satuan kerja pemerintah daerah di Jakarta harus mencari peluang untuk mengubah pelaksana proyek dari rekanan menjadi padat karya. Proyek padat karya perlu diselenggarakan untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi krisis keuangan global.

”Dengan mengubah pelaksana proyek menjadi padat karya, warga yang menganggur akan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat digunakan untuk menghadapi krisis,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat menyerahkan berkas kegiatan yang dibiayai APBD kepada para kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut Fauzi, APBD 2009 harus mampu menjadi salah satu pendorong ekonomi di Jakarta. APBD juga harus segera direalisasikan pada awal tahun agar semua sektor ekonomi merasakan manfaatnya.

Realisasi APBD 2009 pada awal Januari ini merupakan yang paling cepat dibandingkan dengan APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam APBD 2009 senilai Rp 22,4 triliun ini sebenarnya tidak ada proyek padat karya sehingga para kepala SKPD harus mencari celah untuk mengubah proyek biasa menjadi proyek padat karya.

Lelang internet

Untuk menjamin transparansi proses lelang suatu proyek, para kepala SKPD harus menerapkan sistem E-Procurement (lelang melalui internet). Sistem lelang itu menjamin adanya proses yang adil dan terbuka sehingga kolusi antara pejabat dan rekanan dapat diminimalkan.

”Saya berharap 50 persen dari sekitar 500 SKPD mampu menerapkan proses lelang melalui internet. Para kepala SKPD diberi waktu sampai Juni untuk mempelajari dan melaksanakan lelang melalui internet atau dipersilakan meninggalkan jabatannya,” kata Fauzi.

Kegagalan menyelenggarakan lelang melalui internet pada 2008 tak boleh terulang. Saat itu, dari 68 SKPD yang diharapkan melelang melalui internet, hanya 48 SKPD yang mampu melaksanakannya. Proyek yang dilelang melalui internet pun hanya 22 persen.

”Ini memalukan. Saya sudah diberi mandat oleh rakyat untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, tetapi kepala-kepala SKPD gagal mewujudkannya,” kata Fauzi.

Selain itu, para kepala SKPD harus mengawasi semua proyek dengan ketat. Semua neraca keuangan dan pertambahan aset harus dicatat dengan rapi dan tertib.

DKI bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menciptakan pembukuan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. ”Laporan keuangan tidak boleh menumpuk pada akhir tahun karena akan menyulitkan pembukuan di tingkat provinsi,” kata Fauzi.