JAKARTA, SELASA — Pemerintah akan mempercepat penyelesaian proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berdaya 10.000 megawatt (MW) yang dijadwalkan pada 2009.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Yogo Pratomo di Jakarta, Selasa (6/1), mengatakan, pihaknya akan mengupayakan penyelesaian dua unit pembangkit tambahan pada tahun ini. "Keduanya adalah Rembang unit kedua dan Indramayu unit kedua," katanya.
Sebelumnya, pemerintah hanya menargetkan penyelesaian empat unit pembangkit 10.000 MW pada 2009 yakni dua unit Labuan, satu unit Rembang, dan satu unit Indramayu. Rinciannya, PLTU Labuan unit pertama berdaya 300 MW ditargetkan selesai pada Juni 2009 dan unit kedua 300 MW pada Desember 2009.
Selanjutnya, PLTU Rembang unit pertama 315 MW pada September dan PLTU Indramayu unit pertama 330 MW pada Desember 2009. "Namun, kami akan mengupayakan menyelesaikan Rembang unit kedua 315 MW dan Indramayu unit kedua 330 MW sebelum akhir 2009 ini," tambahnya.
Menurut Yogo, di luar tambahan tersebut, pihaknya sulit mempercepat penyelesaian proyek, termasuk pembangkit di luar Jawa yang dijadwalkan baru selesai mulai 2010.
Dengan tambahan dua unit pembangkit tersebut, total proyek pembangkit 10.000 MW yang diselesaikan akan mencapai 1.890 MW yang seluruhnya berlokasi di Jawa.
Pasokan daya tersebut akan menambah cadangan daya di sistem Jawa-Bali dan sekaligus menghemat anggaran dari pengurangan pemakaian bahan bakar minyak (BBM).
Secara umum, menurut Yogo, penyelesaian proyek pembangkit 10.000 MW ditargetkan mencapai sekitar 20 persen pada 2009, 70 persen tahun 2010, dan 10 persen tahun 2011.
Menurut dia, sebagian besar proyek pembangkit khususnya di luar Jawa selesai tahun 2010. "Sedang, PLTU Adipala, Cilacap 600 MW yang baru selesai ditenderkan mungkin akhir 2011," ujarnya.
Yogo mengakui, pada awalnya proyek pembangkit 10.000 MW ditargetkan selesai seluruhnya pada 2009. Namun, lanjutnya, dalam perjalanannya karena adanya berbagai kendala terutama penyelesaian pembebasan lahan dan menunggu keluarnya surat jaminan pemerintah, proyek tertunda beberapa waktu. "Proses keluarnya surat jaminan pemerintah dari sejak diminta investor saja mencapai satu tahun," katanya.
Akibat masalah surat jaminan, penyelesaian pendanaan terutama penyediaan valuta asing juga menjadi tertunda.
