GRESIK, RABU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak boleh ada wilayah Indonesia yang menjadi tempat sindikat kejahatan, terutama di pulau-pulau kecil yang terdepan.
Pada peringatan Hari Nusantara ke-9 di Gresik, Jawa Timur, Rabu (24/12), Presiden Yudhoyono mengatakan sindikat kejahatan di pulau terluar biasanya dilakukan oleh gabungan oknum dalam negeri dan sindikat luar negeri.
Untuk itu, Presiden meminta agar pulau-pulau terdepan dijaga demi keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Itu sebabnya tahun demi tahun sejalan peningkatan APBN, kita menaikkan anggaran untuk keamanan pulau-pulau terluar. Untuk meyakinkan tidak ada satu jengkal pun tanah, satu mil pun wilayah laut, yang direbut negara lain," jelasnya.
Presiden menyebutkan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya lepas dari tangan Indonesia karena keberadaan Malaysia di dua pulau itu dinilai lebih dominan daripada Indonesia.
Presiden mengatakan, kasus Sipadan dan Ligitan itu harus dijadikan pelajaran untuk lebih peduli lagi memperhatikan pulau-pulau kecil terdepan yang ada di wilayah Indonesia, termasuk memajukan kehidupan warga yang bermukim di pulau tersebut. "Khusus pemberdayaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil terluar, saya khusus memberi atensi. Kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, mengawasi, memberi tanda pulau-pulau kita apalagi yang terdepan, itu berbahaya," katanya.
Presiden menambahkan pulau-pulau kecil terdepan yang merupakan bagian dari lebih 17.000 gugusan pulau yang dimiliki Indonesia banyak belum bernama. Pemerintah sejak 2006 telah memberi nama pulau-pulau tersebut untuk menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia.
Pada Agustus 2007, tambah Presiden, pemerintah telah memberi nama 4.986 pulau-pulau kecil terluar di wilayah Indonesia.
