JAKARTA, SELASA - Jika di tahun 2008 aspek politik sudah tampak dominan, maka dapat diperkirakan bahwa pemilihan umum pada 2009 akan lebih banyak lagi muatan politis dalam sektor kesehatan. Krisis finansial global akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan m empersubur muatan politis sektor kesehatan.
"Dampak dari krisis terhadap demand layanan kesehatan kuratif tidak akan banyak berubah, karena sifat demand layanan kesehatan yang inelastis terhadap harga dan pendapatan," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Hasbullah Thabrany dalam diskusi akhir tahun 2008 di Jakarta, Selasa (23/12).
Menurut Thabrany, jika pun terjadi kenaikan harga biaya berobat atau penurunan pendapatan kelas menengah-bawah, demand terhadap layanan kuratif akan tetap tinggi. Bahkan mungkin akan lebih tinggi karena partai berkuasa akan berupaya membuktikan komitmen kesehatannya dengan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas.
Ketika program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan layanan kesehatan gratis diluncurkan atau dijanjikan oleh pejabat publik, banyak akademisi dan pengamat kesehatan mengkritisi program tersebut sebagai tidak konstruktif dan merupakan pemborosan.
Thabrany menyatakan, konsep layanan kesehatan tidak mendikotomi layanan preventif-kuratif. Praktik umum dan terbukti baik di dunia adalah bahwa layanan preventif-kuratif-rehabilitatif merupakan kontinuum, tidak dikotomis.
Polemik seperti ini telah menghabiskan banyak energi yang tidak perlu. Sesungguhnya semua program tersebut masih tidak ditunjang dana yang memadai.
"Yang jelas argumen politik bahwa kesehatan akan diutamakan atau pengalihan subsidi BBM untuk kesehatan belum dibuktikan dengan alokasi anggaran kesehatan yang memadai," papar Thabrany.
Di tingkat nasional, anggaran kesehatan Depkes tahun 2008 tidak mencapai tiga persen APBN. Di banyak daerah, anggaran kesehatan juga umumnya tidak melebihi lima persen APBD.
Hanya di beberapa daerah anggaran kesehatan melebihi 10 persen APBD, tetapi jumlah APBDnya sangat kecil. "Dengan anggaran sebesar itu kok para pejabat publik mengklaim 'mengutamakan' kesehatan dan pendidikan," kata Hasbullah Thabrany.
Lebih lanjut dikatakan, yang menjadi masalah adalah pengurangan lingkungan dan perilaku berisiko kesehatan. Program promotif dan preventif (menghilangkan, mengurangi atau menanggulangi) bahan dan lingkungan berisiko kesehatan masih akan jauh dari harapan.
Meskipun Departemen Keuangan mulai kompromi dengan menaikkan cukai rokok tambahan tujuh persen tahun depabn menjadi 43 persen, menurut Hasbullah Thabrany, tetap saja cukai rokok di Indonesia masih tergolong rendah.
Padahal UU Cukai sudah mematok batas maksimum 57 persen. Promosi kesehatan lain, misalnya penanggulangan penyakit tidak menular lain, belum mendapat tempat yang memadai.
Penggunaan dana cukai rokok untuk promosi kesehatan, seperti di banyak negara lain masih belum bisa berjalan di tahun 2009. "Masih sulit meyakinkan pejabat publik yang masih haus akan penerimaan negara, untuk menerima konsep ear-mark," papar Thabrany.
