JAKARTA, SABTU — Penurunan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah secara bertahap dalam waktu berdekatan per 1 Desember dan 15 Desember lalu dinilai sarat muatan politis, apalagi dengan jumlah penurunan harga hanya Rp 500 di masing-masing tahap.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Bulan Bintang Mizar Dahlan mengatakan, Komisi VII telah memprediksikan sejak awal bahwa kenaikan harga BBM medio 2008 lalu terlalu terburu-buru dalam kondisi harga yang fluktuatif. Mizar merujuk pada dampak penurunan yang ternyata tidak sebesar dampak kenaikan harga BBM sebelumnya.
"Senyatanya sekarang belum ada efek. Coba kita lihat, dulu pas menaikkan itu yang ngomong menteri, pas turun presiden. Sangat politis!" ujar Mizar dalam diskusi polemik bertajuk "Harga BBM Turun, antara Politis dan Realistis" di Warung Daun Jakarta, Sabtu (20/12).
Menurut Mizar, bisa jadi penurunan harga BBM ini menjadi momen yang dimanfaatkan untuk kampanye menjelang Pemilu 2009 dan pemerintah dinilai tepat mengambil momentum ini. "Itu kebijakan setengah hati, apalagi belum bisa kita nikmati dampak ke harga. Harga masih segini-gini juga," ujar Mizar.
Momentum ini diperkirakan Mizar akan terus dipelihara oleh pemerintah incumbent untuk menunjukkan pada hari-hari mendekati pemilu nanti bahwa pemerintah itu hebat karena dapat menurunkan harga BBM. "Bayangkan kemarin, Andi (Andi Malarangeng, Jubir Presiden) ngomong dalam sejarah Indonesia baru kali ini harga BBM turun. Ini omongan apa?" tandas Mizar. "Dengan sangat jujur saya bilang, ini sangat politis," lanjut Mizar.
Sementara itu, mantan anggota Komisi VII DPR RI, Ade Daud Nasution, yang juga berkecimpung di dunia perminyakan mengatakan, wajar-wajar saja jika pemerintah melakukan strategi-strategi politik.
"Yang penting, pemerintah harus fair kepada rakyatnya. Kalau sekarang, kadang-kadang fair, kadang-kadang tidak. Kalau harga sudah turun, ya harus diturunkan. Jangan lagi kalau sudah begini tidak turun, atau bulan ini turun segini, bulan depan gitu lagi. Rakyat dibaik-baikin supaya nanti nyoblos dia," ujar caleg dari PAN ini.
Namun, meski pemerintah bertindak politis, di sinilah kesempatan rakyat untuk dapat menuntut haknya atas fenomena yang seolah-olah menunjukkan keberhasilan pemerintah. Hal serupa juga ditegaskan oleh pengamat ekonomi Ichsanudin Noersi.
"Kalau pemerintah Indonesia mengatakan telah menerapkan good governance maka harga minyak yang ada sekarang menunjukkan mereka itu enggak good governance," ujar Ichsanudin.
