Minggu, 27 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 27 Mei 2012 | 17:28 WIB
Produk Pertanian Jangan Dipajaki
Imam Prihadiyoko | Senin, 15 Desember 2008 | 09:11 WIB
|
Share:

KOMPAS/HELENA F NABABAN
Petani, termasuk perempuan petani,tetap menjadi andalan untuk menghadapi krisis pangan.

TERKAIT:

Laporan wartawan Kompas Imam Prihadiyoko

JAKARTA, SENIN - Koordinator Gerakan Ekonomi Masyarakat Nasrullah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap produk pertanian. Apalagi, produk pertanian merupakan kesempatan terbaik bagi negara ini untuk bertahan dari gempuran krisisi dunia. "Kalau produk pertanian dipajaki, kapan rakyat bisa menikmati hasil keringatnya secara pantas," ujarnya di Jakarta, Senin (15/12).

Menurut Nasrullah, pemerintah harusnya memberikan insentif lebih pada para petani yang mau mengembangkan produk pertanian dalam negeri, yang akan menyumbang bagi penghasilan dalam negeri. Produk ini, harusnya diberikan perlindungan agar makin mampu bersaing di pasar dalam negeri sendiri dan internasional.  

"Ketentuan perdagangan internasional, masih membolehkan negara memberikan perlindungan pada petani, tetapi mengapa kita seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan, dan membiarkan petani bertarung tanpa perlin dungan yang pantas dari negara," ujarnya.

Menurut Nasrullah, tidak pantas kebijakan kontra produktif ini dilakuan pemerintahan yang katanya ingin menyejahterakan rakyat. Tidak pantas kebijakan ini dibuat untuk kepentingan sesaat pemerintah, tetapi merusak produksi dalam negeri pada jangka panjang.