JAKARTA, KAMIS — Salah satu Ketua DPP Partai Golkar Zainal Bintang mempertanyakan pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Surya Paloh dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati, Rabu malam (10/12). Ditemui di rumah kediaman Rizal Ramli, Kamis (11/12), Zainal menilai pertemuan Surya Paloh dengan Megawati dan Taufik Kiemas ini bisa menimbulkan pertanyaan besar di internal Partai Golkar.
"Fiksi-fiksi saat ini sudah terjadi di Partai Golkar. Setelah empat kader Golkar, Yuddy, Fadel Muhammad, Bu Marwah, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Nah, setelah pertemuan Surya Paloh dengan Ibu Megawati pasti orang Golkar banyak yang bertanya. Ada apa? Seharusnya, langkah-langkah yang diambil Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Penasihat, harus jelas dalam hal ini," kata Zainal Bintang.
Zainal menduga, meski pertemuan Surya Paloh dengan Megawati hanya kebetulan, nuansa politisnya sangat kental. Ia menduga, pertemuan ini untuk melakukan pembicaraan lanjutan. Terlebih, Surya Paloh pernah menggagas sekaligus wacana koalisi Golkar dan PDI Perjuangan di Medan, Sumatera Utara, tahun lalu.
"Sah-sah saja petinggi partai melakukan lobi dengan pimpinan partai besar lainnya. Cuma yang dipertanyakan adalah kapasitas Surya Paloh menemui Megawati, apakah kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, atau secara pribadi? Tentu kalau memang mengatasnamakan kelembagaan, saya kira Pak Surya Paloh harus tahu aturan," jelasnya.
Zainal tidak memungkiri, di internal Partai Golkar saat ini sedang mengalami kegelisahan. Salah satu yang mudah dicontohkan adalah majunya Yuddy Chrisnandi, Fadel Muhammad, Sri Sultan Hamengku Buwono X maupun Marwah Daud sebagai capres melalui "pintu" lain. "Ini kan seakan menantang Ketua Umum Jusuf Kalla," katanya.
Sekarang ini, Zainal Bintang mengakui sedang mengambil beberapa langkah untuk melakukan perubahan di internal Partai Golkar. Yang akan menjadi alasan utamanya dalam langkah yang dilakukan nanti adalah bila suara Golkar dapat memenangkan Pemilu Legislatif 2009 atau suaranya melebihi suara Partai Golkar, ia akan mendorong kepada para petinggi Golkar untuk tidak mau mendapat jatah nomor dua atau hanya sebagai calon wakil presiden.
"Ide perubahan sekarang ini sedang disiapkan. Kalau Golkar suaranya besar, terasa aneh kalau hanya mendapat jatah nomor dua. Partai besar kok mau di nomor dua, kecuali kalau memakai perhitungan dagang, yang penting untung. Kalau saya, Golkar menang di Pemilu harus di nomor satu (capres) kalau perlu diborong nomor duanya (cawapres). Kalau berada di nomor dua, ini juga yang harus dipersoalkan, ada apa? Kalau tidak menang pemilu nanti, berarti ada kegagalan leadership," paparnya.
