JAKARTA, KAMIS — Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kegiatan ilegal di perbatasan kedua negara yang diperkirakan meningkat menyusul krisis ekonomi global. Faktor ekonomi ditengarai sebagai kunci keamanan di perbatasan.
"Kami sepakat untuk meningkatkan berbagai kerja sama penanganan dan pengelolaan perbatasan, terutama dalam kerja sama intelijen kedua pihak untuk mengantisipasi meningkatnya kegiatan ilegal di perbatasan, menyusul krisis ekonomi global," kata Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono, di Jakarta, Kamis (11/12). Berbicara seusai Sidang ke-37 General Border Commiittee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo), ia mengatakan, krisis keuangan global yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan, tidak dapat dipungkiri akan memicu maraknya kegiatan ilegal di perbatasan, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pembalakan liar.
Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Malaysia yang merangkap Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi mengatakan, apa yang akan dilakukan kedua pihak merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi kegiatan ilegal yang cukup tinggi baik di perbatasan darat dan laut kedua negara.
"Saya tidak mengatakan krisis ekonomi global akan terjadi terus, tetapi kita perlu mewaspadai segala hal yang ditimbulkan dari krisis tersebut," katanya. Ia mencontohkan, krisis keuangan global yang berujung pada melemahnya daya beli masyarakat, termasuk di perbatasan, tentu akan memicu aksi penyelundupan karena harga yang lebih murah di salah satu wilayah perbatasan.
"Atau, bisa saja desakan kebutuhan ekonomi terjadi perdagangan manusia, dan macam-macam kegiatan ilegal lainnya. Ini bisa terjadi di perbatasan darat dan laut. Ini yang perlu kita waspadai...melalui berbagai upaya peningkatan kerja sama sosio ekonomi masyarakat di perbatasan dan keamanan di perbatasan," tuturnya.
Menurut Badawi, keberhasilan penanganan dan pengelolaan perbatasan sangat tergantung pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, selain rasa aman. Sepanjang masyarakat di perbatasan terjamin kesejahteraannya maka berbagai kegiatan ilegal akan dapat ditekan sedemikian mungkin dan stabilitas keamanan dengan sendirinya akan terwujud.
