Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pindahkan Ibu Kota RI ke Kalimantan

Kompas.com - 09/12/2008, 15:21 WIB

JAKARTA, SELASA — Pembangunan Indonesia yang terjadi saat ini tidak seimbang. Sekitar 80 persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 6,8 persen dari daratan Indonesia. Padahal, daya dukung lingkungan dan sumber daya air di Jawa sudah mencapai titik yang memprihatikan dan tidak layak memenuhi kebutuhan penduduknya yang mencapai 59 persen dari total populasi Indonesia.

Demikian juga dengan Jakarta, yang masih didera oleh berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan, urbanisasi, serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Biaya yang harus ditanggung akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 43 triliun per tahun.

Maka dari itu, pengajar ekonomi politik di jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, kembali mengangkat wacana perlunya pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.

"Pemindahan ibu kota dapat turut menggerakkan tumbuhnya keseimbangan pembangunan antarwilayah dan mencegah semakin parahnya dampak kongesti pemakaian prasarana transportasi di Jawa," ujar Andrinof dalam peluncuran Visi Indonesia 2033, Selasa (9/12) di Jakarta.

Menurutnya, Kalimantan memiliki posisi yang strategis di Indonesia karena tidak terlalu ke Barat maupun Timur. Andrinof melanjutkan, program-program pemercepatan pemerataan, seperti program transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, tidak efektif, serta hanya menimbulkan pemborosan anggaran sepanjang pemerintah hanya fokus melakukan pembangunan di pulau Jawa, yang hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak.

Ia menambahkan, berdasarkan perhitungannya, biaya memindahkan ibu kota dapat mencapai Rp 50 triliun. Pihak yang mengatakan bahwa angka tersebut terlalu tinggi, kata Andrinof, terlalu menyederhanakan masalah. "Biaya pembangunan tersebut memang tinggi, tetapi ini sekali lempar, sedangkan biaya kemacetan di Jakarta, Rp 43 triliun, harus ditanggung setiap tahun," kata Andrinof.

Dengan biaya tersebut, pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, menghilangkan faktor penyebab struktural urbanisasi, dan migrasi penduduk ke Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com