PEMALANG, JUMAT - Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meminta bupati atau walikota hingga ketua rukun tetangga untuk turut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Dengan pengawasan dari semua kalangan, diharapkan tidak ada kelangkaan.
"Seharusnya tidak ada kelangkaan pupuk karena setiap kebutuhan kabupaten dan kota sudah dipenuhi berdasarkan pengajuan. Kelangkaan terjadi karena banyak pihak yang tidak jujur," ujar Bibit, ketika memberi sambutan dalam acara penyerahan 5.000 sertifikat tanah untuk rakyat miskin di Desa Pager Gunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (21/11). Pembagian 5.000 sertifikat tanah tersebut merupakan bagian dari pembagian 520.811 sertifikat tanah di Jawa Tengah.
Bibit mengingatkan, kepada bupati hingga ketua RT untuk mengawal distribusi pupuk hingga ke tingkat petani terlebih pada musim tanam seperti sekarang. Kalau bupati sampai ketua RT ini konsisten untuk mengawal pupuk maka tidak akan terjadi kelangkaan.
"Jangan sampai gara-gara distribusi yang tidak benar membuat petani sengsara," ucap Bibit. Untuk itu, Bibit meminta bupati dan walikota agar menindak tegas pengecer ataupun distributor nakal yang menyalahi prosedur penyaluran. "Kalau perlu dicabut saja izinnya atau ditindak secara hukum agar tidak mengulangi kesalahannya," ucapnya.
Menurut Bibit, pada tahun 2008 ini, Jateng telah diberi alokasi sekitar 900.000 ton pupuk urea bersubsidi yang telah disalurkan kepada kabupaten dan kota di Jateng. Jika kabupaten atau kota masih membutuhkan maka bisa langsung mengajukan tambahan alokasi ke provinsi, ucapnya.
Bupati Pemalang M. Machroes mengatakan, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran camat dan lurah untuk turut membantu pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Sejauh ini, menurut Machroes, belum ada temuan menganai adanya penyimpangan distribusi pupuk di daerahnya, walaupun ia juga mengakui bahwa terjadi kelangkaan pupuk di Pemalang.
Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengawas Pupuk Kota Pekalongan Widagdo mengatakan, keterlibatan ketua RT dan lurah untuk mengawasi distribusi pupuk akan mempermudah petugas untuk mengidentifikasi letak kebocoran distribusi.
"Mereka kan bisa langsung mengetahui jika ada penyelewengan karena dekat dengan petani dan pengecer," kata Widagdo.
Hingga kini, petani masih mengeluhkan tingginya harga pupuk karena membelinya di pengecer tidak resmi. Ipin (50), petani Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Pemalang, mengaku mesti membeli pupuk dengan harga Rp 100.000 per zak.
