GAZA,RABU--Kelompok Hamas yang memerintah Jalur Gaza, Selasa (11/11), membantah melakukan pembicaraan rahasia dengan para penasihat presiden terpilih AS Barack Obama.
"Pemerintah Palestina menolak apa yang dipublikasikan baru-baru ini yang menyebut pertemuan rahasia telah diadakan antara Hamas dan beberapa penasihat Presiden terpilih AS Barack Obama," kata pemerintah Hamas dalam pernyataan.
Segera setelah Obama terpilih dalam pemilihan presiden awal pekan silam, Ketua Politbiro Hamas Khaled Mashal menyatakan bahwa Hamas tidak keberatan melakukan pertemuan dengan pemerintah baru AS "bila pada akhirnya menghormati hak-hak legitimasi Palestina."
Pemerintah Hamas kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak melakukan kontak atau pertemuan semacam itu, namun hal itu belum pernah terjadi. Namun jika terjadi, pihaknya tidak akan ragu atau takut mengumumkan tentang hal itu.
Baru-baru ini, Mashal mengatakan dalam wawancara dengan Sky News bahwa Hamas siap berdialog dengan Obama dan pemerintah barunya, selama pemerintah AS menghormati hak-hak dan pilihan rakyat Palestina.
Hamas, yang memenangkan pemilihan legislatif pada Januari 2006, senantiasa menolak melakukan kontak dengan AS. Setelah pemilihan yang dimenangkan Hamas itu, AS -- yang merupakan bagian dari Kuartet internasional untuk proses perdamaian Timur Tengah -- memberlakukan embargo terhadap Hamas.
"Pemerintah yakin bahwa pemerintah AS baru nanti akan menghormati dan hak-hak rakyat Palestina," kata pemerintah Hamas.
Perdana Menteri Hamas Ismail Haniye belum lama ini mengatakan kepada kelompok parlemen Uni Eropa yang mengunjungi Gaza bahwa Hamas akan satu negara Palestina dan wilayah Palestina yang diduduki Israel tahun 1967.
AS, Uni Eropa dan Israel tetap mencantumkan Hamas dalam daftar hitam sebagai organisasi teroris. Hamas menolak permintaan internasional, terutama mengakui negara Israel agar mencabut embargo.
