Oleh Chandra HN Ichwani
Perjuangan panjang dan berliku arek-arek Suroboyo mengusir tentara Belanda (NICA), yang membonceng tentara Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia, menjadikan Surabaya sebagai Kota Pahlawan.
Namun, sebagai Kota Pahlawan, hingga awal Nopember 2008 ternyata Surabaya belum memiliki seorang sosok yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Padahal, peristiwa 10 Nopember 1945 merupakan bukti yang tidak terbantah bahwa banyak warga Surabaya yang kiprah perjuangannya layak mendapat gelar kepahlawanan. Salah satunya, Sutomo alias Bung Tomo.
Bung Tomo adalah ikon Surabaya. Gaya khas pidatonya yang membara penuh semangat membakar arek-arek Suroboyo bertempur melawan NICA. Pidatonya mampu mengobarkan perjuangan rakyat Surabaya menghadapi kembalinya pasukan penjajah.
Seruan heroik Bung Tomo dalam siaran radio untuk menentang Belanda tertulis dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas. Dalam buku sejarah bangsa, Bung Tomo adalah tokoh sentral pertemupran 10 Nopember 1945.
Namun, tokoh yang tak diragukan lagi peran dan kepahlawananya ini belum diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional.
Setelah 63 tahun peristiwa pertempuran di Surabaya yang melahirkan 10 Nopember sebagai Hari Pahlawan, akhirnya Kota Pahlawan pahlawan nasional.
Tokoh pejuang asal Surabaya, Bung Tomo, akan mendapat gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah. Penganugerahan itu akan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 Nopember.
Rencana pemberian gelar kepada salah satu tokoh pertempuran melawan tentara sekutu di Kota Surabaya itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh kepada wartawan di Surabaya, Minggu (2/11).
"Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Tomo menjadi kabar baik bagi masyarakat Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya menjelang peringatan Hari Pahlawan," kata mantan Rektor ITS yang asli arek Suroboyo tersebut.
Bung Tomo menjadi salah satu dari beberapa tokoh lainnya yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah, dan rencananya gelar itu diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Tomo, sekaligus mengakhiri polemik berkepanjangan.
Usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo pernah disampaikan kepada pemerintah, tapi tidak mendapat persetujuan. Selama itu pula, keluarga besar Bung Tomo tidak pernah mempermasalahkan gelar tersebut.
"Saya tidak tahu, mengapa gelar ini tidak diberikan sejak dulu. Bagi saya itu bukan persoalan, karena yang penting sekarang Bung Tomo sudah diakui sebagai Pahlawan Nasional," kata Nuh.
Menkominfo mengatakan, ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebelum seorang tokoh mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Prosedur itu di antaranya tokoh itu diusulkan sekelompok masyarakat kepada pemerintah provinsi, kemudian diteruskan kepada Departemen Sosial.
"Dari Depsos, usul disampaikan kepada tim pemberi anugerah jasa-jasa nasional untuk ditindaklanjuti. Kalau dianggap layak dan sesuai persyaratan, maka tokoh itu akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," kata Nuh menjelaskan.
Ia juga menambahkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan gelar kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada bangsa dan negara. "Tapi semuanya tetap melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku," katanya.
Kritis
Keluarga Bung Tomo menilai, kekritisan pria yang lahir di Kampung Blauran, Surabaya, pada 3 Oktober 1920, ituterhadap rezim yang berkuasa di Tanah Air selama ini, mulai Orla (Soekarno) hingga Orba (Soeharto), menjadi penyebab belum diakuinya Bung Tomo sebagai Pahlawan Nasional.
Pertemanannya dengan Proklamator RI, Soekarno, memburuk setelah keduanya terlibat pertengkaran.
Saat itu, Bung Tomo menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi kepada Bung Karno sebagai upayanya memberikan peringatan. Namun, hal itu justru membuat Bung Karno tersinggung.
Hubungan dengan Soeharto pun memburuk setelah Bung Tomo dengan terang-terangan mengkritik kebijakan ekonomi Soeharto yang mengabaikan pemerataan.
Ceramah Bung Tomo yang kritis di berbagai kampus dianggap menyudutkan pemerintah.
Lontaran kritik itulah yang membuat Bung Tomo dipenjarakan selama setahun oleh pemerintah saat itu, sejak 11 April 1978.
Berbagai jabatan kenegaraan penting pernah diemban Bung Tomo, seperti Menteri Negara urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial Ad Interim pada 1955-1965 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 mewakili Partai Rakyat Indonesia. Sikap kritis Bung Tomo dibawa hingga akhir hayatnya. Dia meninggal saat menunaikan ibadah haji tahun 1981.
Bung Tomo pernah berpesan bahwa dirinya tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan,, karena baginya pemakaman itu banyak diisi "pahlawan kesiangan".
Jenazah Bung Tomo akhirnya dibawa pulang ke Indonesia pada tahun 1982 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ngagel, Surabaya.
Putra tertua Bung Tomo, H.M. Bambang Sulistomo Sip. MSi, pada seminar dalam rangkaian 100 tahun Kebangkitan Nasional di RRI Surabaya, 24 Mei 2008 menuturkan, "sejarah yang sudah tercemar oleh persaingan dan konflik kepentingan dari kekuatan politik, akhirnya hanya melahirkan tokoh pejuang atau bahkan gelar pahlawan hasil rekayasa politik".
Menurut dia, untuk menilai seorang tokoh, kelompok, atau golongan yang berperan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, memang diperlukan sebuah tim independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan politik, bebas dari konflik kepentingan politik dari suatu rezim yang sedang berkuasa.
Dia mengatakan, gelar pahlawan yang bisa diberikan kepada seseorang tokoh seharusnya didasarkan kepada "sikap kepahlawanan" seseorang yang selama hidupnya membaktikan dirinya kepada rakyat dan bangsanya, meskipun tokoh tersebut menolak membaktikan diri kepada sebuah rezim yang berkuasa.
Seorang tokoh pejuang yang kemudian mendapat gelar pahlawan, katanya, seharusnya adalah seorang warganegara yang selama hidupnya secara konsisten menunjukkan sikapnya yang lurus untuk membela kepentinga rakyat dan bangsanya.
Ia menuturkan, seseorang tersebut dapat lahir dari latar belakang pendidikan, ideologi, kelas masyarakat dan budaya apapun juga.
Sejarah yang benar adalah sejarah yang tidak mengajarkan atau berisi diskriminasi terhadap tokoh, kelompok, golonga, aliran, agama, etnis, ideologi atau peristiwa apapun.
"Sejarah yang benar, baik itu dirasakan manis atau pahit, akan menjadi pegangan bagi generasi berikutnya untuk mempertahankan keberadaan dan kelangsungan nilai, norma budayanya, kehidupan negara, rakyat dan bangsanya," kata Bambang Sulistomo.
