Data Sekolah Meragukan, DAK Dipangkas

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat meragukan validitas data sekolah rusak yang disodorkan pemerintah pada saat pembahasan anggaran dana alokasi khusus atau DAK pendidikan untuk APBN 2009. Keraguan muncul karena data itu hanya meliputi 28 dari 33 provinsi dan 291 dari sekitar 347 kabupaten dan kota, sehingga memicu protes anggota Panitia Anggaran yang mendapati daerah pemilihannya tidak mendapatkan pagu DAK.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurut Suharso, pada awalnya, DPR mendukung penuh rencana pemerintah untuk menuntaskan program rehabilitasi fisik sekolah dasar yang rusak sebesar 100 persen di 2009. Artinya, di akhir tahun depan, tidak akan ada lagi SD yang hancur. Oleh karena itu, Panitia Anggaran bersedia menyetujui DAK rehabilitasi sarana pendidikan hingga Rp 9,3 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah Rp 8 triliun.

Namun, ketika pemerintah diminta menyerahkan data sekolah yang akan mendapatkan DAK, DPR meragukan keabsahannya. Setelah didesak, pemerintah mengakui, data tersebut berasal dari hasil pertemuan antara Menteri Pendidikan Nasional dan kepala daerah beberapa waktu lalu. Padahal, DPR menginginkan data hasil survei agar akurat dan semua daerah menerimanya.

Atas dasar itu, Panitia Anggaran tidak mengalokasikan DAK untuk rehabilitasi sekolah secara penuh, yakni Rp 9,3 triliun, melainkan dicairkan secara bertahap. Tahap pertama Rp 7,02 triliun yang dialokasikan untuk daerah yang besarannya sama dengan alokasi DAK pendidikan tahun 2008. Tahap kedua dicairkan Rp 2,32 triliun, yakni untuk menuntaskan rehabilitasi sarana fisik SD di 291 kabupaten dan kota.

Pembahasan DAK pendidikan merupakan pembahasan paling alot. Pembahasan ini sempat membuat Rapat Kerja antara Panitia Anggaran dan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Boediono mundur beberapa jam.

Sri Mulyani menegaskan, secara umum, anggaran pendidikan telah mencapai target yang ditetapkan konstitusi, yakni 20 persen dari belanja negara. (OIN)