Konflik Pasir Besi, Pesisir Kulon Progo Tegang

WATES, RABU - Setelah diliputi ketegangan selama dua hari, kondisi sosial sejumlah desa di pesisir Kulon Progo berangsur normal. Banyak petani sudah kembali bekerja di ladang, meski tetap bersiaga jika sewaktu-waktu terjadi serangan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

Sepanjang Rabu (29/10), hanya sedikit warga yang tampak berjaga di tepi jalan. Menurut Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, Supriyadi pihaknya mengimbau para petani untuk tidak terlalu mengkhawatirkan isu penyerangan oleh massa pendukung penambangan pasir besi.

"Yang pasti, petani masih tetap waspada. Apabila terjadi sesuatu, warga yang ada di rumah akan memberi tahu petani sehingga mereka bisa melakukan antisipasi," kata Supriyadi.

Senin pekan ini, sempat terjadi konflik horisontal di kalangan warga pesisir. Massa pendukung rencana penambangan pasir besi berbuat anarkis dengan merusak dan membakar pos-pos komando warga yang menolak penambangan. Tercatat ada tujuh posko dan dua rumah warga yang ikut rusak.

Atas permasalahan ini, Ketua DPRD DIY, Djuwarto menyatakan prihatin dan meminta pemerintah daerah menyelesaikan konflik. Menurut Djuwarto, kewenangan penyelesaian masalah dan kebijakan penambangan sepenuhnya di tangan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Provinsi hanya menjadi fasilitator bila diperlukan.

"Sebaiknya pemkab menggunakan kewenangan otonomi daerah untuk menginformasikan masalah yang terjadi kepada pemerintah pusat. Informasi itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menindalanjuti kontrak karya," kata Djuwarto.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kulon Progo Kasdiyono mengatakan pihak legislatif belum bisa berperan banyak dalam upaya penyelesaian masalah ini karena panitia khusus (pansus) belum terbentuk. Pembentukkan pansus terkendala kelengkapan instrumen, seperti dokumen kontrak karya dan izin eksplorasi.

Di Yogyakarta, belasan orang dari enam desa yang tergabung dalam PPLP meminta aparat keamanan mengusut tuntas penyerangan yang merusak tujuh posko dan dua rumah warga, Senin lalu. Mereka juga minta polisi mengusut otak di balik tindak anarkis tersebut.

Permintaan itu mereka sampaikan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Menurut LBH tindakan anarkis itu disengaja untuk mengalihkan isu dari kon flik pemerintah kabupaten-warga, menjadi konflik horizontal warga-warga.

"Tindak anarkisme ini juga telah disampaikan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Begitu menerima informasi dan kronologis kejadian, Komnas HAM menyatakan akan tetap memantau setiap perkembangan di lapangan," ujar Iwan Kurniawan dari Divisi HAM LBH. (YOP/WER)