JAKARTA, SELASA — Pemerintah sebenarnya bisa menurunkan harga BBM saat ini juga pada saat harga minyak mentah dunia merosot drastis. Persoalannya, pemerintah tak berani mengambil risiko dan sengaja menunda karena ada pertimbangan-pertimbangan politis menjelang Pemilu 2009.
"Pemerintah takut pada risiko kalau harga minyak dunia naik lagi, harus kembali menaikkan harga. Jadi, sengaja menunda-nunda. Kalau sekarang turun, nanti Januari 2009 harus naik lagi, kan bulan April tidak populer. Kalau sekarang ditunda, naiknya nanti Februari-Maret, kan April populer. Jadi, ini hitung-hitungannya politis, rakyat yang disuruh nanggung beban ekonomisnya, padahal beban hidup semakin berat," kata anggota Komisi VII asal Fraksi PAN, Alvin Lie, di Jakarta, Selasa (28/10).
Kemarin di hadapan Komisi VII DPR, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Manusia Poernomo Yusgiantoro menjelaskan, pagu anggaran subsidi BBM 2008 habis sehingga penurunan harga BBM tidak bisa dilakukan. Meski begitu, kata Poernomo, ia akan membawa usulan DPR ke kabinet. Sebab, menurut dia, kebijakan mengenai harga BBM merupakan keputusan politik yang tidak bisa hanya dipertimbangkan secara teknis atau ekonomis.
Pembengkakan realisasi subsidi BBM yang diajukan Poernomo sebagai alasan, menurut Alvin, menunjukkan adanya ketidakberesan dalam sistem distribusi BBM bersubsidi. Ke depannya, perlu dipikirkan untuk meramu formula agar ada pembatasan terhadap distribusinya sehingga tepat sasaran dan tidak menjadi beban APBN.
Alternatif lainnya, dengan menerapkan fixed subsidi. Artinya, disepakati jumlah subsidi yang tetap, berapa pun harga minyak dunia. "Misalnya, komponen subsidi ditetapkan 1.000 atau 1.500, harga BBM direvisi tiap bulan, tetapi angka subsidinya tetap. Memang, saat harga minyak dunia naik, subsidi akan membengkak. Namun, saat harga minyak dunia merosot, akan ada kelebihan subsidi. Selama ini pemerintah beranggapan rakyat kita bodoh, tidak siap. Kenyataannya, pemerintah yang tidak siap," ujar Alvin.
