JAKARTA, KAMIS - Dalam menggali sumber permodalan, sudah saatnya bangsa Indonesia tidak hanya melihat ke negara-negara Barat.
Krisis keuangan global seperti sekarang ini justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan langkah proaktif melihat potensi di Timur Tengah. Itu salah satu cara mengantisipasi berbagai perubahan di dunia.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dalam seminar ”Sukuk, Alternatif Sumber Pembiayaan Masa Depan”, Rabu (22/10) di Universitas Paramadina, Jakarta.
”Ini kesempatan bagi kita untuk me-review kembali tentang modal investasi syariah sebagai modal yang lebih menarik,” ujar Anies.
Seminar yang diselenggarakan atas kerja sama Masyarakat Ekonomi Syariah dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini antara lain menghadirkan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah Alwi Shihab dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Aris Mufti sebagai pembicara.
Anies yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi syariah mengatakan, selama 30 tahun terakhir, keuangan Islam telah tumbuh pesat dan memiliki kontribusi yang penting bagi perekonomian di berbagai negara di dunia.
Bahkan, keuangan Islam saat ini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan internasional.
Butuh SDM banyak
Industri keuangan Islam pun mempunyai prospek yang lebih cerah. Namun, prospek yang menjanjikan itu belum digarap secara maksimal sebagai akibat terbatasnya sumber daya manusia dengan kualifikasi yang memadai.
Saat ini, menurut Anies, negara-negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan lebih banyak SDM yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam mengelola keuangan Islam.
”Ini sebetulnya merupakan peluang bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya, untuk menyediakan SDM yang berkualitas itulah, Universitas Paramadina membuka dan akan secara serius terus membuat terobosan-terobosan dalam pengembangan program keuangan syariah ini,” papar Anies Baswedan.
Selain itu, menurut Anies, Indonesia juga harus membangun sinergi yang solid antara pelaku dan pemerintah yang memegang otoritas regulator.
Sikap birokrat Indonesia
Sebelumnya, Alwi mengkhawatirkan sikap sementara birokrat Indonesia yang dinilai menghambat masuknya dana dari Timur Tengah. Padahal, di Timur Tengah terdapat kelebihan dana sekitar 1,6 triliun dollar AS.
”Bayangkan saja, ada proyek yang berhubungan dengan investor dari Qatar dan Bahrain dengan salah satu BUMN, prosesnya sudah berjalan dua tahun, tetapi hingga kini belum juga berjalan. Ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengar hal itu, beliau segera memerintahkan agar prosesnya segera dituntaskan,” ujarnya.
Kondisi seperti ini, menurut Alwi, tidak seharusnya terjadi. Sebagai birokrat, tentu mereka menyadari bahwa dana dari Timur Tengah ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
”Di Malaysia, proyek senilai 5 miliar dollar AS pun hanya makan waktu tidak lebih dari satu tahun. Di sini, saya lihat semangat sebagian birokrat kita belum segencar Presiden dan Wakil Presiden sehingga kita khawatir para investor itu kehilangan kesabaran,” ujarnya.
