Minggu, 27 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 27 Mei 2012 | 09:11 WIB
Hanya Ada Tokoh Kelas Dua di Golkar
Johnson Simanjuntak | Sabtu, 18 Oktober 2008 | 18:56 WIB
|
Share:

KONTAN/MURADI
Wakil Presiden Yusuf Kalla (tengah) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, menunjukan berkas nomor urut partai di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (9/7).

TERKAIT:

JAKARTA, SABTU - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit memperkirakan Rapimnas Golkar yang tengah berlangsung sekarang ini, belum bisa mengambil putusan penting seperti mengenai calon presiden serta mengenai koalisi dalam pemilu 2009. "Mengapa, karena konflik masing-masing kepentingan masih sangat rumit di dalam tubuh Golkar," tegas Arbi Sanit, menjawab Persda, Sabtu (18/10).

Menurutnya konflik di dalam itu terutama antara orang-orang yang berambisi menjadi capres serta orang-orang yang menginginkan Golkar  hanya sebagai cawapres saja. "Masalahnya, di Golkar tidak ada tokoh kelas satu, yang ada justru tokoh kelas dua. Tokoh-tokoh kelas satu itu justru berada di luar yakni di PDIP dan di Partai Demokrat," ujarnya.

Akibatnya, kata Arbi, petinggi-petinggi Golkar jadi serba salah. Seperti SOKSI, sayap Golkar, yang baru-baru ini mewacanakan hendak mengusung Sri Sultan Hamengku Buwono X jadi capres Golkar. Padahal, kata Arbi lagi, Sultan itu hanya tokoh kelas dua saja.

Karena tidak adanya tokoh kelas satu di Golkar, menurut Arbi, hal itu sudah disadari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang juga Wapres itu. Sehingga begitu ada tawaran SBY agar JK menjadi cawapresnya pada pemilu 2009, langsung ditangkapnya. "JK tampaknya menyadari itu dan dia lebih memilih tawaran itu. Golkar sekarang ini ibarat badan besar tapi kepala kecil," tegasnya.

Arbi juga memperkirakan hasil pemilu legislatif nanti akan menjadi amunisi bagi Golkar apabila bisa memenangkan suara sebanyak 30 persen. "Kalau bisa mendapatkan suara sebanyak itu, Golkar akan memakainya sebagai amunisi untuk jual mahal kepada SBY, untuk meminta lebih banyak menteri-menteri di kabinet," ujar Arbi.

Sumber :
Persda Network