Minggu, 27 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 27 Mei 2012 | 09:11 WIB
Golkar Sumbar dan Jabar "Bujuk" JK Jadi Capres
Caroline Damanik | Sabtu, 18 Oktober 2008 | 16:36 WIB
|
Share:

KOMPAS/PRIYOMBODO
Presiden Susilo Bambang Yudhono berbincang dengan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla saat pembukaan acara Rapat Pimpinan Nasional ke-IV dan HUT ke-44 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (17/10) malam.

TERKAIT:

JAKARTA, SABTU - DPD Golkar Sumatra Barat dan Jawa Barat menitipkan sedikit aspirasinya mengenai capres dari Golkar dalam paparan pemandangan umum daerahnya di hari kedua Rapimnas Golkar di JCC, Sabtu (18/10).

Secara terus terang, Sekretaris DPD Golkar Sumbar Irdinansyah maupun Ketua DPD Jabar UU Rukmana menyatakan dukungan penuh Sumbar dan Jabar kepada Jusuf Kalla untuk maju sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Menurut Irdinansyah, berbagai hasil survei selalu menempatkan JK pada nomor teratas dan tidak terkalahkan. Namun, belum ada sinyal-sinyal JK bergairah untuk naik ke kursi capres.

"Ketika (JK) mau menyatakan maju menjadi capres pasti akan maju menjadi capres. Kami mengusulkan Bapak JK maju menjadi capres 2009," seru Irdinansyah disambut teriakan sejumlah kader Golkar.

Irdinansyah juga mengharapkan Bapillu sudah memiliki nama-nama balon presiden yang dihimpun dari Kabupaten/Kota pada bulan November dan diakumulasi di provinsi pada Bulan Desember. Nantinya, nama-nama inilah yang akan diikutsertakan dalam survei pada bulan Januari-Februari.

"Sehingga Maret sudah ada nominator yang dapat kita jual pada pemilu mendatang," ujar Irdinansyah. Sementara itu, dukungan yang sama juga ditegaskan UU Rukmana. Rukmana mengatakan Golkar jangan terus-menerus tergantung kepada partai lain. "

Kita adalah kita. Saya yakin kalau Golkar bersuara, kalau kita bilang calonnya ini, pasti partai lain nanti bergerak," seru Rukmana.

Dalam kesempatan ini juga, Irdinansyah mengeluhkan tidak sinkronnya mekanisme penyusunan dan pelaksanaan program kerja antara DPP dan DPD. "Daerah selalu lebih dulu daripada pusat. Akibatnya ketika pusat keluar, harus dilakukan lagi penyesuaian-penyesuaian terhadap program daerah," tandas Irdinansyah.