Parlemen Belanda: Kasus Rawagede Tak Ganggu Hubungan

JAKARTA, KAMIS — Hubungan Indonesia dan Belanda niscaya tidak akan terganggu dengan adanya kasus Rawagede, di mana 431 warga desa di Rawagede, Jawa Barat, menjadi korban pembantaian tentara kolonial Belanda pada saat pendudukan Belanda tahun 1947.

Hal itu diungkapkan Ketua Delegasi Parlemen Belanda Hank J Ormel saat ditanya pers seusai bersama anggota Parlemen Belanda lainnya bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (16/10) siang. "Kasus itu tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Belanda," ujar Ormel yang tidak menjelaskan kasus Rawagede tersebut.

Ia juga tidak menjelaskan penolakan Parlemen Belanda mengunjungi Rawagede saat berkunjung ke Indonesia. Dalam catatan Kompas, kasus Rawagede mencuat setelah sejumlah anak waris korban pembantaian tentara Belanda pada tahun 1947 itu mengirim surat ke Pemerintah Belanda pada September.

Para ahli waris korban itu menuntut kompensasi dan penjelasan dari Pemerintah Belanda. Pada saat bertemu dengan Wapres Kalla, Ormel juga mengaku mengkhawatirkan masalah hak-hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di Provinsi Papua dan Maluku. "Kami mengkhawatirkan kasus HAM, terutama di Papua dan Maluku," ujar Ormel, tak merinci kasus apa.

Namun, dari informasi yang diterima Kompas, diduga ada pelanggaran HAM terhadap penanganan kasus para penari Cakalele pada tahun lalu pada saat kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Hari Keluarga Nasional di Kota Ambon, Maluku.