GORONTALO, SABTU - Rencana penganugerahan gelar adat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mulanya akan digelar 6 Oktober mendatang di Gorontalo terpaksa ditunda.
Hal itu disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, yang mengatakan bahwa alasan penundaan tersebut semata-mata karena kesibukan Sultan Yogyakarta tersebut.
"Saat ini beliau masih ngurusin Undang-undang daerah Istimewa, jadi perlu konsen ke arah itu," kata Fadel.
Meski demikian, Fadel menegaskan penundaan tersebut bukan berarti Sultan batal berkunjung ke Gorontalo dan menerima gelar adat dari lembaga adat di daerah tersebut.
"Beliau akan tetap ke Gorontalo, tapi waktunya berubah," tukasnya. Sebelumnya, wacana pemberian gelar adat tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan masyarakat, yang menilai penganugerahan tersebut kental dengan nuansa politis.
Penolakan juga disampaikan oleh enam Himpunan Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) Cabang Manado, Bone Bolango, Minahasa, Limboto, Gorontalo dan Jakarta.
"Kami telah menemui sejumlah pemilik gelar adat atau tauwa untuk memperjelas hal ini dan hingga sekarang belum menemukan ada alasan yang kuat untuk memberi gelar adat kepada Sultan," kata Ketua HPMIG Manado, Hamid Tome.
Terlebih, kata dia, rencana tersebut juga diduga akan disisipkan dengan pertemuan sejumlah tokoh Partai Golkar, sehingga nuansanya menjadi politis. "Kami tak ingin gelar adat Gorontalo dijadikan alat politik dan masyarakat harus diberi pencerahan dulu mengapa lembaga adat memutuskan untuk memberi gelar adat itu," ungkapnya.
Pemberian gelar adat untuk Sultan dimunculkan Gubernur Fadel Muhammad ketika situasi politik di tubuh Golkar sedang memanas. Pencalonan Fadel sebagai anggota DPR dari Golkar gagal dan bahkan menimbulkan suasana panas di tubuh Golkar.
Pada situasi seperti itu, lalu muncul wacana pertemuan Gorontalo yang akan dihadiri sejumlah tokoh Golkar. Rencana pertemuan itu sendiri kemudian mendapat kritikan dari banyak kalangan internal Golkar, termasuk di Gorontalo.
