JAKARTA, JUMAT - Minimnya alokasi dana yang dikucurkan pemerintah ke perguruan tinggi mengakibatkan pungutan dana dari mahasiswa masih menjadi andalan. Karena itu, komitmen pemerintah untuk mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat diharapkan wujud nyatanya dengan alokasi dana ke perguruan tinggi yang terus meningkat.
"Alokasi SPP untuk memenuhi anggaran pendidikan di IPB bisa dikatakan cukup dominan. Dari 2/3 dana yang dicari sendiri oleh IPB dari berbagai sumber, sekitar 65 persennya memang dari mahasiswa. Tetapi kebijakan IPB secara umum, tetap ingin menjadi kampus yang terbuka buat semua mahasiswa dari kalangan manapun," kata Hermanto Siregar, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Institut Pertanian Bogor (IPB), di Jakarta, Jumat (26/9).
Menurut Hermanto, IPB berusaha untuk membuat kebijakan supaya pendidikan di tingkat S-1 tidak mengalami kenaikan pendidikan yang besar. Karena itu, IPB memperkuat pendapatan dana dari berbagai sumber seperti menjalankan bisnis yang sesuai kompetensi IPB, kerjasama riset dengan industri, serta menawarkan kepakaran dosen atau ilmuwan di IPB untuk pelatihan-pelatihan.
Pada 2008, kucuran dana APBN untuk IPB sebesar Rp 166 miliar dari kebutuhan anggaran senilai Rp 490 miliar.
"Tetap kita berharap dukungan pemerintah bisa terus bertamhbah. Jika pada 2009 ada kenaikan anggaran, ya mestinya ada peningkatan juga untuk ke perguruan tinggi," jelas Hermanto.
Rochmat Wahab, Pejabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, mengatakan kebijakan pemerintah yang akan melarang PTN menaikkan SPP dinilai bagus tetapi cukup berat buat PTN. Untuk UNY sendiri, SPP mahasiswa sudah empat tahun ini tidak naik.
"Padahal, kebutuhan pengembangan mutu pendidikan besar, sedangkan bantuan pemerintah masih terbatas. Pemerintah harus bisa juga menunjukkan komitmennya pada pembiayaan pendidikan," kata Rochmat.
