KPK Sidak Pelayanan SIM, STNK dan Paspor

BANDUNG, SENIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjumlah sembilan orang, membuat panik para calo dan petugas empat  kantor pelayanan publik, di Kota Bandung, Senin.
    
Sidak yang dilakukan KPK dimulai pukul 08.30 WIB, mendatangi bagian pelayanan SIM Polwiltabes Bandung di Jalan Merdeka, Kantor Samsat Bandung Tengah, dan Kantor Imigrasi di Jalan Surapati serta kantor pelayanan Dishub Jabar di Jalan Sukabumi.
    
Kegiatan itu hanya bermaksud mengetahui dan monitoring prosedur dan ketetapan hingga tarif pelayanan. Namun Tim KPK yang dipimpin Wakil Ketua KPK M Jasin membuat kikuk petugas termasuk para calon pemohon SIM maupun wajib pajak.
    
Di lapangan tidak sedikit petugas pelayanan tidak mengetahui kehadiran KPK, seperti di Kantor Samsat, Imigrasi dan di Dishub Jabar. Sementara di bagian pelayanan SIM Polwiltabes, M Jasin langsung berdialog dengan para pemohon SIM tanpa disadari petugas kepolisian setempat.
    
"Berapa tarif membuat SIM sekarang," ujar M Jasin kepada salah seorang pemohon. Umumnya, para pemohon termasuk petugas mengetahui kehadiran KPK, setelah tim memperkenalkan diri dan memberikan stiker kampanye anti korupsi bertuliskan "Awas Bahaya Laten Korupsi".
    
Suasana kepanikan dialami para calo di bagian pelayanan pengurusan surat izin uji kelayakan kendaraan bermotor. Bahkan banyak para calo kabur ketika mengetahui tim KPK datang. Mereka yang tadinya tersebar di halaman dan di loket-loket pelayanan, langsung menghilang.
    
"Saya tidak ikut-ikutan pak," kata salah seorang calo yang coba menghindar ketika ditanya salah seorang anggota KPK.
    
M Jasin kepada wartawan mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan kantor-kantor pelayanan publik. "Karena dari pengamatan dan fakta yang ditemukan selama ini, terdapat 20 persen kebocoran di kantor-kantor pelayanan di Indonesia. Paling banyak layanan publik menyangkut perizinan," kata M Jasin.
    
Dia mencontohkan di DKI Jakarta, terdapat praktik suap cenderung ke pemerasan selalu terjadi di 65 lokasi pelayanan publik. Kebocoran itu kata dia, berupa suap dan lainnya.
    
Dia juga menyoroti indikasi banyaknya suap dalam pengurusan haji. "Kami bertugas di bidang pencegahan. Hasil pengawasan ini akan diberi catatan oleh KPK. Mana yang sudah sesuai prosedur mana yang belum," paparnya.
    
M Jasin menerangkan, hasil pengawasan selama sidak di Bandung, pada umumnya para konsumen mengeluhkan adanya tambahan biaya dan waktu proses penyelesaian yang lebih lama.