Anggaran Promosi Kesehatan Minim

JAKARTA, KAMIS - Alokasi anggaran untuk promosi kesehatan masih minim sehingga target program promosi kesehatan belum tercapai.
     
Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad mengemukakan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu.
     
Dana yang dianggarkan untuk promosi kesehatan pada 2008 hanya Rp80 miliar dan pada tahun-tahun sebelumnya nilainya tidak jauh berbeda.
     
"Alokasi anggaran promosi kesehatan di daerah pun sangat terbatas, bahkan ada kota/kabupaten yang sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk itu," kata Sjafii dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariati itu.
     
Kondisi yang demikian, katanya, membuat pemerintah sulit mewujudkan target program promosi kesehatan yang telah ditetapkan.
     
Ia menjelaskan, tahun 2007 pemerintah menargetkan 44 persen rumah tangga sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat namun realisasinya hanya 36,1 persen rumah tangga.
     
Program pengembangan Desa Siaga yang pada 2007 ditargetkan sudah mencakup 30 ribu desa pun yang dapat direalisasikan baru 12.958 desa.
     
"Tahun 2007 pemerintah juga menargetkan merekrut 90 ribu kader kesehatan namun yang dapat direkrut baru 38.395," katanya.
     
Sjafii mengatakan, pihaknya telah mengusulkan agar anggaran promosi kesehatan tahun 2009 ditingkatkan menjadi Rp250 miliar.
     
Namun demikian, katanya, saat ini pagu sementara anggaran yang ditetapkan untuk promosi kesehatan sebesar Rp134,6 miliar.
     
Oleh karena itu, kata Sjafii, pihaknya berusaha meminta tambahan dana Rp115 miliar untuk promosi kesehatan.
     
Menurut dia, dana itu diantaranya akan digunakan untuk membiayai kegiatan promosi kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak; pencegahan penyakit AIDS, tuberkulosis dan malaria serta promosi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
     
Berkenaan dengan hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Max Sopacua menilai upaya promosi kesehatan yang selama ini dilakukan pemerintah belum menyentuh masyarakat yang tinggal di pedesaan.
     
Hal tu, menurut dia, terjadi karena metode promosi kesehatan yang diterapkan kurang efektif.
     
Ia juga mempertanyakan besaran dampak program bincang-bincang dengan Menteri Kesehatan di televisi jika dibandingkan dengan besaran biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan acara tersebut.
     
"Sebaiknya yang ditonjolkan di sini program-programnya, bukan figurnya," katanya.