JAKARTA, SENIN - Satu dari tiga gerakan buruh yang terkait dengan aksi politik adalah munculnya kaum politisi dari kalangan buruh atau disebut politisi buruh. Selain menjadi politisi buruh, ada dua format lagi yang menghubungkan gerakan buruh dan politik yakni beraliansi dengan parpol dan blok politik demokrasi (BPD).
Hal itu dikatakan aktivis buruh Ridwan Monoarfa dalam diskusi "Menghubungkan Gerakan Sosial dan Politik" yang diselenggarakan Lembaga Kajian Demokrasi dan Sosial (Demos) di Hotel Haris, Jakarta, Senin (15/9).
"Beraliansi dengan parpol artinya melakukan segenap kontrak politik dengan parpol, menumpang menjadi caleg di parpol atau yang paling ekstrem menjual 'kekuatan massa buruh' menjadi alat mendulang suara bagi parpol," jelasnya. Sedangkan beraliansi dengan BPD, dikatakan aktivis yang gagal menjadi caleg PIB (Partai Indonesia Baru), mengedukasi pekerja/buruh dalam berpolitik.
Ia menegaskan dari ketiga cara itu, menjadi politisi buruh adalah yang paling diharapkan kaum buruh karena paling cepat mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada keadilan bagi kaum pekerja/ buruh. Apalagi konstelasi politik 2009, menurutnya, akan semakin ramai tawaran parpol melirik kekuatan massa buruh.
"Kalau politisi buruh kan bisa dengan membentuk parpol, menjadi anggota parpol atau dipinang caleg oleh parpol," tuturnya. Namun, yang paling konkret dalam memperjuangkan kaum buruh adalah membangun relasi power dari beragam elemen dalam visi dan platform yang sama dan disepakati.
Meski demikian, keterlibatan kaum buruh dalam politik harus tetap mewaspadai kepentingan sesaat parpol. "Tapi edukasi politik sekarang sudah jalan meski lamban, masyarakat terutama kaum buruh sudah mengerti seberapa serius parpol mengakomodasi kepentingan mereka," tuturnya.
