Sabtu, 26 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 26 Mei 2012 | 06:04 WIB
Pilih Likuiditas Ketat dan Suku Bunga Tinggi
Josephus Primus | Senin, 15 September 2008 | 18:15 WIB
|
Share:

KOMPAS/RIZA FATHONI
Karyawan Bank Permata Sudirman, Jakarta, di bagian global market, menjalankan transaksi obligasi, Senin (7/4). Pemerintah membeli kembali obligasi negara yang jatuh tempo 1 Mei 2008-31 Desember 2013 melalui lelang pembelian kembali oleh pemerintah atau cash buy back senilai Rp 2,007 triliun.

TERKAIT:

JAKARTA, SENIN - Ekonom Standard Chartered Bank (SCB) Fauzi Ikhsan berpendapat  Indonesia hingga saat ini masih memerlukan kebijakan likuiditas ketat dan suku bunga yang agak tinggi.
   
"Kalau di sisi moneternya ada tekanan terhadap rupiah dan inflasi maka memang sebaiknya ditangani dengan menaikkan suku bunga dan ketatnya likuiditas. Ketatnya likuiditas saat ini justru membantu dalam meredam gejolak rupiah, jadi likuiditas dan suku bunga adalah tools yang sangat penting," kata Fauzi di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta, Senin (15/9).
   
Menurut dia, di tengah situasi mata uang regional yang mengalami tekanan berat, ketatnya likuiditas para sebenarnya justru membantu menekan gejolak rupiah.  "Rupiah yang nganggur yang kemungkinan bisa dipakai untuk membeli valas dalam rangka spekulasi menjadi terbatas," katanya.
   
Ia juga menyebutkan, bahwa pertumbuhan kredit beberapa waktu lalu yang mencapai sekitar 30-35 persen sebenarnya sudah menunjukan sinyal over heating.
   
Sedangkan, kebijakan suku bunga agak tinggi masih diperlukan untuk menekan inflasi yang masih tinggi dan memberikan ekspekstasi inflasi yang lebih rendah tahun 2009.
   
Menanggapi penurunan defisit APBN 2008 dari semula 2,1 persen menjadi 1,7 persen, Fauzi mengatakan, itu merupakan sinyal bahwa surat utang yang akan diterbitkan oleh pemerintah (SUN) akan lebih sedikit dari rencana semula sehingga akan memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap APBN.
   
"Penurunan jumlah penerbitan SUN sudah tepat karena kalau pasar sedang tertekan dan pemerintah  kelihatan butuh uang, funding costnya akan tinggi, tapi kalau memberi sinyal bahwa pemerintah memiliki anggaran yang sehat maka otomatis funding cost bisa ditekan," katanya.
   
Menurut dia, investor saat ini sedang menunggu pasar stabil kembali untuk masuk kembali ke pasar. Mereka terlebih dahulu akan masuk ke pasar SUN, setelah itu baru ke pasar saham.
   
Penurunan jumlah SUN yang akan diterbitkan selama 2008 ini, menurut Fauzi, bukan masalah fiskal utama yang dihadapi Indonesia.
   
"Masalah di sisi fiskal adalah spending bukan financing seperti kenapa begitu banyak dana pusat dan daerah  yang menumpuk dan tidak bisa digunakan atau dicairkan sesuai rencana anggaran," katanya.

 

 

Sumber :
Ant