Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK Tunggu Hasil Pengusutan KPK soal Pemberian Cek

Kompas.com - 10/09/2008, 16:12 WIB

JAKARTA, RABU - Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI Gayus Lumbuun masih menunggu tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemberian 400 lembar cek perjalanan kepada 41 anggota DPR seperti yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami belum lakukan apa-apa karena laporan PPATK itu baru temuan awal yang diajukan ke KPK. Setelah KPK gunakan itu sebagai alat bukti awal, baru kita tindak lanjuti sesuai kapasitas kita," ujarnya kepada Kompas.com.

Ia menegaskan KPK juga masih akan menelusuri lagi siapa penerima cek itu dan sumber dananya dari mana. "Nantilah akan kita tindak lanjuti kalau sudah jelas, kita kan juga punya kode etik. Kalau memang terbukti dugaan itu maka akan kita tindak," katanya.

Gayus menjelaskan memang belum mengajukan koordinasi terkait masalah ini. Menganggapi hal tersebut, Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan KPK menangani persoalan pidana, sedangkan BK menangani persoalan etika. "Secara formal atau informal kami belum dapat pengajuan dari BK untuk kerja sama. Data itu kan milik KPK, jadi kita tunggu hasil penelusuran nanti," ujarnya.

Pemberian cek tersebut diduga berkaitan dengan terpilihnya Miranda Goletom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 8 Juni 2004. Diduga, cek perjalanan diberikan ke sejumlah anggota komisi Perbankan dari beberapa fraksi yang mendukung pencalonan Miranda.(MYS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com