JAKARTA, SENIN- Program Buku Pelajaran Murah belum banyak dimanfaatkan masyarakat. Hal itu dikarenakan kurang cepatnya sosialisasi dan tidak meratanya informasi tentang program itu di kalangan sekolah. Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat 407 judul buku teks pelajaran yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah, 74 judul di antaranya telah dicetak dan tersedia di Pusat Buku Indonesia di Kelapa Gading. Harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah berkisar Rp 4.500 hingga Rp 23.000 per buku.
Kepala SD Negeri Pertamburan 06 Pagi, Jakarta Barat, Raharti sebetulnya tertarik membeli buku pelajaran murah itu. "Kalau ada yang lebih murah mengapa tidak? Kami bisa dapat buku lebih banyak dan cepat melengkapi buku yang dibutuhkan. Tetapi, kami dapat informasinya agak terlambat. Sekolah sudah membeli buku dari penerbit," ujarnya, Senin (8/9).
Keberadaan buku pelajaran murah tersebut juga belum diketahui merata. Kepala SDN Gintung 02 Pagi, Ciputat, Kabupaten Tanggerang, Marman, misalnya, belum pernah mendengar soal program tersebut. Hal senada diungkapkan oleh Turman, Kepala SDN Nanggung 01 Pagi, Kabupaten Serang.
Pendanaan juga jadi masalah. Turman mengandalkan BOS untuk menggratiskan biaya sekolah. "Tidak ada dana bantuan operasional lain dari pemerintah daerah. Kalaupun tahu program itu, kami beli bukunya dengan uang darimana?" ujar Turman.
Akhir pekan lalu, Direktur Jenderal Pendidikan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Suyanto mengatakan, pemerintah daerah diharapkan ikut mendukung pendanaan sekolah dan tidak mengurangi anggaran pendidikannya seiring dengan adanya BOS. "Kalau hanya dari BOS reguler dan khusus buku dari pemerintah pusat memang kurang," ujarnya.
