JAKARTA, KAMIS- Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku baja yang melonjak dalam proyek listrik 10.000 MW, rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Muhamamad Jusuf Kalla mempertimbangkan untuk memberikan eskalasi atau penyesuaian harga pada proyek tersebut.
Namun, eskalasi itu diberikan untuk proyek listrik 10.000 MW yang berada di luar Pulau Jawa. Eskalagi juga berlaku hanya untuk mitra usaha lokal, dan bukan mitra asing seperti kontraktor China dan lainnya.
Demikian disampaikan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Moehtar menjawab pers, seusai menghadiri rapat terbatas soal proyek listrik 10.000 MW tahap pertama dan kedua di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (4/9) sore.
Ratas dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menko Perekonomian yang dirangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi.
"Karena komponen bajanya mengalami kenaikan sehingga eskalasi itu justru untuk kontraktor lokal. Jadi, tidak semua mitra dipertimbangkan itu. Terutama juga yang di luar Pulau Jawa," ujar Fahmi.
Namun, menurut Fahmi, BPKP yang akan melakukan perhitungan terhadap kewajaran harga yang diusulkan. "Perhitungannya sesuai dengan kondisi kenaikan harga sehingga sangat bervariasi, dan juga tergantung pada komponen yang dipersoalkan," tambah Fahmi.
Fahmi menyatakan, penetapan harga tidak bisa ditetapkan sekian persen. Akan tetapi, tergantung pada komponen yang mempengaruhi harga sekarang ini.
Adapun mengenai kemungkinan penambahan dana jika terjadi eskalasi, Fahmi mengatakan bahwa PLN akan mencari sumber pembiayaan dari perbankan nasional.
