Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, JUMAT - Direktur Indo Barometer M. Qodari menilai, koalisi Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk menuju Pemilihan Presiden 2009 sebagai hal yang mustahil. Salah satu indikasinya, beberapa hari ini Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla seakan 'menyerang' Megawati Soekarnoputri.
Kontrak LNG Tangguh produk pemerintahan Megawati dinilai sebagai kontrak terburuk sepanjang sejarah. JK menyatakan akan mendesain ulang kontrak kerjasama dengan RRC itu.
Pendapat Qodari itu disampaikan dalam diskusi "Koalisi Permanen Parpol" di DPR, Jumat (29/8). Menurut dia, ada tiga macam koalisi. Pertama, koalisi pemilihan legislatif. Kedua, koalisi pemilihan presiden. Ketiga, koalisi pemerintahan.
Koalisi pada pemilihan legislatif, jelas Qodari, mustahil dilakukan karena partai politik pasti akan memilih untuk berjalan sendiri-sendiri. "Dan yang paling tidak mungkin dalam koalisi ini adalah koalisi Golkar-PDIP. Kalau dikelompokkan, mereka ini dari basis sosial yang sama. Dua-duanya ini musuh bebuyutan. Bicara perebutan suara, orang yang kecewa dengan Golkar akan pindah ke PDIP. Istilahnya, Golkar-PDIP ini berada di satu kubu," kata Qodari.
Posisi Golkar-PDIP sangat kontras. Apalagi saat ini Golkar berada di jalur pemerintahan, sementara PDIP di jalur oposisi. Dari logika voting behaviour, menurut Qodari, koalisi kedua partai menjadi tidak mungkin dilakukan.
Pada pemilihan presiden, koalisi pasti akan terjadi. Namun, seluruh partai politik dipastikan akan berpikir untuk berkoalisi pascapemilihan legislatif. "Dan ini semakin tidak mungkin untuk Golkar-PDIP," kata Qodari.
Seperti diketahui, PDIP sudah menentukan capresnya. Kalau JK-Mega, JK harus mundur dari jabatannya sebagai Wapres saat ini untuk berpasangan dengan Mega. Akan lebih mungkin, Mega berpasangan dengan tokoh Golkar lainnya, seperti Sri Sultan, Aburizal Bakrie, ataupun Surya Paloh. "Tapi ini akan menjadi koalisi pribadi, bukan institusi. Ibaratnya kawin bawah tangan," terang Qodari.
Koalisi pada pemilihan presiden akan lebih mungkin dilakukan oleh PDIP dan PKS. Sebab, tokoh PKS yaitu Hidayat Nur Wahid posisinya relatif lebih bebas dan memiliki posisi tawar yang lebih netral. Sementara, pada pemerintahan, menurut Qodari wajib dilakukan. Idealnya, koalisi hanya beranggotakan 3 atau 4 partai yang menduduki peringkat teratas pada pemilihan legislatif.
Koalisi dengan jumlah partai yang besar tak akan efektif bagi pemerintahan. "Tapi pada koalisi pemerintahan, siapapun Presidennya, Golkar pasti akan masuk dalam koalisi ini," ujar Qodari.
